Ahlussunnah Wal Jama’ah

SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR

I. PENGANTAR

Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) merupakan bagian integral dari sistem keorganisasian PMII. Dalam NDP (Nilai

Dasar Pergerakan) disebutkan bahwa Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan Tauhid.

Lebih dari itu, disadari atau tidak Aswaja merupakan bagian kehidupan sehari-hari setiap anggota/kader organisasi

kita. Akarnya tertananam dalam pada pemahaman dan perilaku penghayatan kita masing-masing dalam

menjalankan Islam.

Selama ini proses reformulasi Ahlussunnah wal Jama’ah telah berjalan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini.

Tahun 1994, dimotori oleh KH Said Agil Siraj muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan

sebagai sebuah madzhab. Padahal di dalam Aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam bidang fiqh. Selain

itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual

dan cepat pula. Dari latar belakang tersebut dan dari penelusuran terhadap bangunan isi Aswaja sebagaimana selama

ini digunakan, lahirlah gagasan ahlussunnah wal-jama’ah sebagai manhaj al-fikr (metode berpikir).

PMII melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, selain karena alasan muatan

doktrinal Aswaja selama ini yang terkesan terlalu kaku. Sebagai manhaj, Aswaja menjadi lebih fleksibel dan

memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan menelorkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk

menjawab perkembangan zaman.

Bagi PMII Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi setiap

tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan

sepanjang masa dan akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada kita,

pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam. Di sini, PMII sekali lagi melihat bahwa Aswaja

merupakan pilihan paling tepat di tengah kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis,

budaya dan agama.

II. SKETSA SEJARAH

Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin,

debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur’an apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara Sifat-

Sifat Allah antara ulama Salafiyyun dengan golongan Mu’tazilah, dan seterusnya.

Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman al-khulafa’ ar-rasyidun, yakni dimulai sejak

terjadi Perang Shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dengan Muawiyah. Bersama kekalahan

Khalifah ke-empat tersebut, setelah dikelabui melalui taktik arbitrase (tahkim) oleh kubu Muawiyah, ummat Islam

makin terpecah kedalam berbagai golongan. Dh antara mereka terdapat Syi’ah yang secara umum dinisbatkan kepada

pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju

dengan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyah yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyah.

Selain tiga golongan tersebut masih ada Murjiah dan Qadariah, faham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena

perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (af’al al-ibad min al-ibad) – berlawanan dengan faham Jabariyah.

Di antara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa’id Hasan ibn Hasan

Yasar al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Bashri, yang cenderung

mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural (tsaqafiyah), ilmiah dan berusaha mencari jalan

kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik (firqah) yang

berkembang ketika itu. Sebaliknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk,

moderat dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan

golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu.

Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi Ulama setelah beliau, di antaranya

Imam Abu Hanifah Al-Nu’man (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi’i (w. 204 H), Ibn Kullab (w.

204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H), hingg tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asx’ari (w 324 H) dan Abu Mansur al-

Maturidi (w. 333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan; meskipun bila

ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah terbesar di

dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi’i, dan sebagian terbesarnya

tergabung – baik tergabung secara sadar maupun tidak – dalam jam’iyyah Nahdlatul ‘Ulama, yang sejak awal berdiri

menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah wal-Jama’ah.

III. PENGERTIAN

Secara semantik arti Ahlussunnah wal jama’ah adalah sebagai berikut. Ahl berarti pemeluk, jika dikaitkan dengan

aliran atau madzhab maka artinya adalah pengikut aliran atau pengikut madzhab (ashab al-madzhab).

Al-Sunnah mempunyai arti jalan, di samping memiliki arti al-Hadist. Disambungkan dengan ahl keduanya bermakna

pengikut jalan Nabi, para Shahabat dan tabi’in. Al-Jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila

dimaknai secara kebahasaan, Ahlusunnah wal Jama’ah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, Para

Shahabat dan tabi’in.

Nahdlatul ‘Ulama merupakan ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Aswaja. Dalam

Qanun Asasi (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari juga tidak disebutkan

definisi Aswaja. Namun tertulis di dalam Qanun tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah faham keagamaan

dimana dalam bidang akidah menganut pendapat Abu Hasan Al-Asy’ari dan Al-Maturidi, dalam bidang fiqh

menganut pendapat dari salah satu madzhab empat (madzahibul arba’ah – Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i

dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf/akhlak menganut Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-

Ghazali.

Selama kurun waktu berdirinya (1926) hingga sekitar tahun 1994, pengertian Aswaja tersebut bertahan di tubuh

Nahdlatul Ulama. Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990 tersebut, muncul gugatan yang mempertanyakan,

tepatkah Aswaja dianut sebagai madzhab, atau lebih tepat dipergunakan dengan cara lain?

Aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut Ahlussunnah wal Jama’ah menggunakan produk hukum atau

pandangan para Ulama dimaksud. Pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan lagi dengan perkembangan

zaman mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk

menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistimologis terhadap pengertian itu adalah, bagaimana mungkin terdapat

madzhab di dalam madzhab?

Dua gugatan tersebut dan banyak lagi yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin maupun metodologi, yang

menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus

diperlakukan sebagai manhaj al-fikr atau metode berpikir.

IV. ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR

Kurang lebih sejak 1995/1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meletakkan Aswaja sebagai manhaj al-fikr.

Tahun 1997 diterbitkan sebuah buku saku tulisan Sahabat Chatibul Umam Wiranu berjudul Membaca Ulang Aswaja

(PB PMII, 1997). Buku tersebut merupakan rangkuman hasil Simposium Aswaja di Tulungagung. Konsep dasar yang

dibawa dalam Aswaja sebagai manhaj al-fikr tidak dapat dilepas dari gagasan KH Said Agil Siraj yang mengundang

kontroversi, mengenai perlunya Aswaja ditafsir ulang dengan memberikan kebebasan lebih bagi para intelektual dan

ulama untuk merujuk langsung kepada ulama dan pemikir utama yang tersebut dalam pengertian Aswaja.

PMII memandang bahwa Ahlussunnah wal-jama’ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan

yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan

toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi

persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai manhaj al-fikr.

Sebagai manhaj al-fikr, PMII berpegang pada prinsip-prinsip tawasuth (moderat), tawazun (netral), ta’adul

(keseimbangan), dan tasamuh (toleran). Moderat tercermin dalam pengambilan hukum (istinbath) yaitu

memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan nash. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara

rujukan nash (Al-Qur’an dan al-Hadist) dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-awal Masehi

antara golongan yang sangat menekankan akal (mu’tazilah) dan golongan fatalis.

Sikap netral (tawazun) berkaitan sikap dalam politik. Aswaja memandang kehidupan sosial-politik atau

kepemerintahan dari kriteria dan pra-syarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap

tawazun, pandangan Aswaja tidak terkotak dalam kubu mendukung atau menolak sebuah rezim. Aswaja, oleh

karena itu PMII tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan

yang disepakati bersama, namun tidak juga berarti mendukung sebuah pemerintahan. Apa yang dikandung dalam

sikap tawazun tersebut adalah memperhatikan bagaimana sebuah kehidupan sosial-politik berjalan, apakah

memenuhi kaidah atau tidak.

Keseimbangan (ta’adul) dan toleran (tasamuh) terefleksikan dalam kehidupan sosial, cara bergaul dalam kondisi

sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaul PMII sebagai Muslim dengan

golongan Muslim atau pemeluk agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural, dalam budaya, etnis,

ideologi politik dan agama, PMII pandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis.

Artinya bahwa Allah SWT memang dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh

sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali ta’adul dan tasamuh.

V. PRINSIP ASWAJA SEBAGAI MANHAJ

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah,

pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

1. AQIDAH

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah Ahlussunnah wal-Jama’ah diantaranya yang

pertama adalah aqidah Uluhiyyah (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT.

Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Esksitensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana

terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy’ari (w. 324 H)

secara filosofis berpendapat bahwa nama (ism) bukanlan yang dinamai (musamma), Sifat bukanlah yang disifati

(mausuf), sifat bukanlah dzat. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (Asma’) Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah

dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni

yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan

semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah Nubuwwat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para

Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia

dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam doktrin Nubuwwat ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya b`hwa Muhammad SAW adalah

utusan Allah SWT, yang membawa risalah (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus

diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah Al-Ma’ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada

hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (yaumul jaza’). Dan mereka

semua akan dihitung (hisab) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal

baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

2. BIDANG SOSIAL POLITIK

Berbeda dengan golongan Syi’ah yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara (imamah),

Ahlussunnah wal-jama’ah dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif (fardhu

kifayah). Pandangan Syi’ah tersebut juga berbeda dengan golongan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri

tanpa imamah apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi ahlussunnah wal jama’ah, negara merupakan

alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama (mashlahah

musytarakah).

Ahlussunnah wal-Jama’ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar

teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria

yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas

(wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

a. Prinsip Syura (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan

dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut:

“Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi

Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka

bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila

mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka

diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS Al-Syura, 42: 36-39)

b. Prinsip Al-‘Adl (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur’an. Prinsip ini tidak boleh

dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang

memerintahkan keadilan.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS An-Nisa,

4: 58)

c. Prinsip Al-Hurriyyah (kebebasan)

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena

merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari’ah dikenal dengan Al-Ushulul-

Khams (prinsip yang lima), yaitu:

· Hifzhu al-Nafs (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin

kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan

berkembang dalam wilayahnya.

· Hifzhu al-Din (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan

setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak

memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.

· Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan

harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan

menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.

· Hifzhu al-Nasl; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan

setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan

memprioritaskan sebuah etnis tertentu. Hifzhu al-Nasl berarti negara harus memperlakukan sama setiap

etnis yang hidup di wilayah negaranya.

· Hifzh al-‘Irdh; jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap

warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya.

Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Azazi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern – bahkan

mungkin di kalangan ahlussunnah wal-jama’ah. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi

legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak

kemudian hari.

d. Prinsip Al-Musawah (Kesetaraan Derajat)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan mausia lain, bangsa dengan

bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain.

Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak

dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujuraat

disebutkan:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan“

menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang palhng taqwa diantara kamu. Sesungguhnya

)Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al-Hujuraat, 49: 13

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial.

Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang Dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebutkan dalam

surat Al-Ma’idah.

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya

kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka

berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu

apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Al-Maidah; 5: 48)

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan

memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk

mengayomi, melayani dan menjamin kemashlahatan bersama, dan tidak ada privilege (keistimewaan) khususnya

di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam

wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam, Formalisasi Syari’at Islam dan Khilafah

Islamiyah bagi Ahlussunnah wal-Jama’ah. Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur’an, Sunnah,

Ijma’ dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar

sebuah pemerintahan – baik negara maupun kerajaan – harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. BIDANG ISTINBATH AL-HUKM (Pengambilan Hukum Syari’ah)

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu:

1. Al-Qur’an

2. As-Sunnah

3. Ijma’

4. Qiyas

Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum (istinbath al-hukm) tidak dibantah oleh semua

madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum naqli posisinya tidak diragukan. Al-Qur’an merupakan sumber hukum

tertinggi dalam Islam.

Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan

oleh para Shabat dan Tabi’in. Penempatannya ialah setelah proses istinbath al-hukm tidak ditemukan dalam Al-

Qur’an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an.

As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus (mutawatir), terkenal

(masyhur) ataupun terisolir (ahad). Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh Ijma’ Shahabah.

Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, Ijma’ adalah Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli

wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang

mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.

Dalam Al-Qur’an dasar Ijma’ terdapat dalam QS An-Nisa’, 4: 115 “Dan barang siapa menentang rasul sesudah jelas

kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan

yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Dan “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi

atas (perbuatan) manusia..” QS Al-Baqarah, 2: 143.

Qiyas, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil ijtihad para Ulama. Qiyas yaitu mempertemukan

sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan ‘illat

hukum. Qiyas sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi’i.

4. TASAWUF

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan "Tasawuf artinya Allah memathkan dirimu dari

dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah

SWT tanpa keterikatan apa pun."

Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan “Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah…

Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang

terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan.

Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran

tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah.”

“berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun” kata Imam Al-Junaid, lalu “menyucikan hati dari apa

saja selain Allah.... Mereka (kaum Sufi) telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..,” kata Imam Al-

Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya.

Ketidakterikatan kepada apapun selain Allah SWT adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama

keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. Zuhud harus dimaknai sebagai ikhtiar batin

untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa?

karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai

Khalifah harus diwujudkan.

Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja

Imam Al-Junaid adalah adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar

Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa’id Al Kharraj sukses sebagai

pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Atthar sukses sebagai

pengusaha parfum. Mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa

meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut

pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi,

politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus

ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara

hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud

di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi

manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

VI. PENUTUP

Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai manhaj al fikr bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan.

Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan

metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa

sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namunpun demikian dalam ruang akademis pembaharuan

atau perubahan sangat mungkin terjadi.

Sebagai metode berpikir, boleh jadi pada saatnya nanti Aswaja akan memiliki kadar teknikalitas sama tinggi dengan

metode ilmiah. Namun dalam pandangan kami upaya pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap

Aswaja perlu kita upayakan bersama-sama terlebih dahulu. Khususnya terhadap apa yang telah kami sajikan di sini,

yang sangat butuh banyak masukan. Sebuah kebutuhan lanjut, semacam jabaran teknis untuk memandu langkah per

langkah tindakan dan pandangan gerakan, akan muncul kemudian apabila kenyataan lapangan sungguh-sungguh

menuntut dan membutuhkannya. Akan tetapi sepanjang kebutuhan primer kolektif kita masih terletak pada

memahami, hal semacam itu kami pandang belum menjadi kebutuhan obyektif.

Tashwir:

MEMBINCANG MANHAJ FIKR NU

Ahmad Fawaid Sjadzili

Alumnus Pondok Pesantren Annuqayah. Kini sedang menyelesaikan pendidikannya di Program Pasca Sarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Redaktur Pelaksana Jurnal Tashwirul Afkar

Ketika Kang Said Aqil Siradj mengatakan bahwa Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) bukan madzhab melainkan manhaj, shlang

pendapat di lingkungan nahdliyin tidak terbendung. Bagi Kang Said, alasannya sangat sederhana: bagaimana mungkin di

dalam madzhab ada ‘sekoci’ madzhab lagi? Namun bukan tempatnya mengulang kembali debat klasik ini dalam tulisan

berikut. Yang patut ditegaskan di sini adalah bagaimana menjadikan Aswaja sebagai manhaj, gugusan paradigmatikkonseptual

yang memungkinkannya menjadi alat dan perangkat (tool) baik dalam berpikir maupun bertindak di kalangan

nahdliyin.

Sebagaimana mafhum, terma Aswaja merupakan istilah paska kenabian. Ia lahir paska era kenabian yang ditandai dengan

tercerai-berainya komunitas Islam menjadi skisma aliran (scism) yang tidak tunggal. Masing-masing mengidentifikasi diri

sebagai pengikut Nabi yang paling ‘tepat’ dibandingkan dengan lainnya. Sungguhpun istilah ini lahir paska era kenabian,

namun istilah tersebut selalu saja dipautkan pada sebuah tradisi dalam momen sejarah Islam paling awal, yaitu generasi

Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya yang terpercaya. Atas dasar inilah, definisi Aswaja mengacu dan diacukan

pada “apa yang saya (Nabi) dan para sahabatku lakukan” (ma ana ‘alayhi wa ashabi). Ini artinya, Aswaja diukur dengan

sejauh mana tradisi dan kebiasaan Nabi dan para sahabat terpercaya mewarsi dan mewarnai kerangka berpikir dan

bertindak sehingga tindakan dan pemikiran itu ada pada jalur yang tepat (on the right track).

Dalam perkembangannya, identifikasi identitas itu pun mengkristal pada dua ujung yang ekstrem: ‘kelompok yang

selamat’ (al-firqah an-najiyah) dan ‘kelompok yang sesat’ (al-firqah al-dlallah). Dengan berlandaskan pada hadis tentang

perpecahan umat, maka Ahlussunnah mendakwa diri sebagai firqah yang tepat dan selamat. Dalam bingkai semacam ini,

‘yang lain’ akan dengan mudah dituduh dan distigma sesat oleh otoritas yang berkuasa. Dan label ini pun bisa terjadi

secara bergantian. Dalam sejarah Islam, contoh pertarungan antara Mu’tazilah dan Ahlussunnah pada era Al- Ma’mun

dilanjutkan Al-Mu’tashim dan berpuncak pada al-Wasiq dengan era Al- Mutawakkil menjadi contoh betapa label selamat

dan sesat dengan mudah dialihkan, tergantung ‘selera’ rezim yang berkuasa. Apa yang dikenal dengan ‘tragedi mihnah’

ini menjadi contoh tak terbantahkan dari goyang pendulum yang labil antara keselamatan dan kesesatan yang semata

dipagari dengan apa yang disebut kekuasaan. Pada masa Al-Ma’mun, Al-Mu’tashim, dan Al-Wasiq, kelompok yang

dianggap sesat adalah ahlul hadis dengan ikon intelektualnya Ahmad ibn Hanbal. Sebaliknya pada masa AlMutawakkil,

kelompok yang dianggap sesat adalah ahlu ar-ra’yi atau lebih populer disebut mu’tazilah.

Imaginasi tentang firqah najiyah yang oleh sebagian kalangan disematkan pada kelompok Ahlussunnah Waljama’ah ini

terus berkembang. Tidak saja dikontestasikan dengan Mu’tazilah, Ahlussunnah belakangan lebih diposisikan secara

berhadapan dengan Syi’ah. Dalam konteks Syi’ah pun, label Aswaja masih menjadi identitas yang diperebutkan (contested

identity). Buku yang ditulis Muhammad At-Tijani As-Samawi, doktor filsafat Universitas Sorbone, yang berjudul Asy-

Syi’ah Hum Ahlu as-Sunnah [1993] menjadi contoh dari perebutan ini. Buku itu hendak menegaskan bahwa Syiah adalah

Ahlussunnah, bahkan dinilai lebih Ahlussunnah ketimbang kelompok yang selama ini mendakwa dirinya Ahlussunnah.

Perebutan serupa tampaknya juga terjadi di Nahdlatul Ulama. Untuk mengidentifikasi identitasnya dengan ‘yang lain’,

NU menjadikan Islam dengan faham Aswaja sebagai asas dan aqidah organisasinya. Berbeda dengan bingkai besar

Aswaja dalam sejarah teologi Islam, NU melakukan modifikasi dengan menyumbangkan pemaknaan konsep Aswaja.

Lahirlah kategorisasi yang mengacukan paradigma bermadzhab dengan mengikuti salah satu dari empat madzhab yang

populer, mengikuti paradigma berteologi Al-Asy’ari dan Al-Maturidi, dan paradigma bertasawuf Al-Ghazali dan Al-

Junaid al-Baghdadi sebagai paradigma Aswaja versi NU. Modifikasi pemaknaan ini diyakini sebagai ‘ijtihad’ yang

mencoba mendudukkan beragam aliran dan firqah pada tempatnya, sambil mencari celah untuk menemukan ‘jalur

tengah’ yang tidak memihak pada ekstremitas yang ada. Jalur tengah itu akhirnya dijumpai dalam paradigma berpikir

yang dibangun empat ulama madzhab dalam fiqih, Al-Asy’ari dan Al-Maturidi dalam teologi, serta Al-Ghazali dan Al-

Junaid Al-Baghdadi dalam tasawuf. Dengan koridor yang dirumuskan pada ulama itulah, NU hadir menjadi sebuah

organisasi dengan paradigma berpikir yang lepas dari aspeks ekstrem dengan Aswaja sebagai paradigma dan kekuatan

doktrinalnya. Aswaja diyakini membiaskan nilai-nilai yang mencoba menjembatani kesenjangan antara dua ekstremitas.

Apa yang disebut dengan tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan al-‘adalah menjadi prinsip dalam mengemas

gagasan dan melakoni tindakannya. Sayangnya, prinsip moderatisme kerap menjadi dalih untuk menghakimi ‘yang lain’

sebagai melampaui batas. Batas-batas moderatisme pun menjadi kabur, sebagaimana kaburnya aliran dan firqah yang

dituding sebagai ekstrem.

Rekomendasi muktamar NU ke-31 di Solo menunjukkan kekaburan itu. Dalam butir rekomendasi itu tertuang pernyataan

bahwa Aswaja menolak segala bentuk fundamentalisme, ekstremisme, liberalisme, dan aliran-aliran yang menyimpang.

Tidak ada penjelasan apa, bagaimana, dan batas-batas fundamentalisme, liberalisme, ekstremisme, dan aliran-aliran yang

menyimpang. Kenyataan ini mengukuhkan penulis bahwa muktamar ke 31 seolah menjadi saksi betapa fragementasi

ideologis di kalangan warga nahdliyin begitu telanjang dan manifes. Liberalisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan

aliran menyimpang di kalangan nahdliyin menjadi isu yang mengemuka, dan tidak jarang diperhadapkan secara vis a vis

dengan apa yang didakwa Aswaja yang diyakini membiaskan nilai-nilai moderat. Belum lagi labelisasi liberal yang kerap

disematkan pada anak muda, sementara di sisi yang lain fundamentalisme lebih dikaitkan dengan alam pikir generasi tua.

Praktis, ketegangan paradigmatis antara generasi tua dan muda kian tak terjembatani. Sementara generasi tua a priori

menyikapi kiprah anak muda, sebaliknya anak muda apatis dengan apa yang dilakoni generasi tua. Ruang dialog

tersumbat, dan yang terjadi adalah penghakiman.

Ketegangan paradigmatik ini ujungnya membuahkan raibnya saling percaya antar generasi yang berbeda. Kenyataan ini

tentu saja kontra produktif dengan kenyataan betapa warna-warninya gagasan yang bersemai di lingkungan NU tidak

serta-merta tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai dinamika yang niscaya terjadi. Tapi sayangnya, variasi

gagasan sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab karya ulama salaf seolah kurang tampak dalam konteks dinamika berpikir

di lingkungan NU. Perdebatan yang produktif disertai argumentasi yang memadai sebagaimana didedahkan dalam kitabkitab

otoiritatif (al-kutub al-mu’tabarah) di lingkungan pesantren itu tidak membias dalam tradisi berpikir kalangan

nahdliyin. Malah yang terjadi kemudian adalah penunggalan cara berpijir dan bertindak atas nama manhaj fikr NU.

Dirunut dari sejarahnya, berdirinya NU sebagai sebuah institusi sosial keagamaan merupakan produk alam pikir lain di

tengah main stream alam pikir yang berkembang saat itu. Pertarungan pemahaman dan perbedaan paradigma berpikir

yang dikembangkan gerakan Wahabi yang diimpor ke tanah air bisa dijadikan titik pijak benih-benih lahirnya NU.

Problem khilafiyah yang bersumber dari perbedaan metode berpikir itu kemudian menjadi landasan mendesaknya

terbentuknya NU sebagai organisasi sosial keagamaan.

Atas argumen untuk ‘menyelamatkan’ masyarakat dari sesat pikir yang ditudingkan sebagian kelompok pada lainnya,

NU hadir untuk mensinergikan ramuan Islam Timur Tengah yang dibawa para funding fathers yang ngelmu ke sana

dengan khazanah dan tradisi lokal (baca; tradisi nusantara) yang berkembang di tanah air. Atas dasar ini pula, kehadiran

NU merupakan institusionalisasi ‘metode berpikir’ yang dirumuskan para funding fathers NU. Dan metode berpikir itu

tidak pernah tunggal, melainkan beragam, sebagaimana beragamnya acuan kalangan nahdliyin dalam bermadzhab,

berteologi, dan bertasawuf.

Tentu saja, ini bukanlah satu-satunya argumentasi yang mendasari lahirnya NU. Hal lain, yang bisa jadi lebih penting,

juga turut dalam mendesakkan perlunya sebuah organisasi sosial keagamaan yang berbasis pada ulama: sebuah

komunitas yang mewarisi kenabian (al-‘ulama warastatul anbiya’) adalah komitmen pemberdayaan umat yang terpuruk

baik secara ekonomi, pendidikan, dan moral. Nahdlatut Tujjar, Tashwirul Afkar, dan Nahdlatul Wathon yang merupakan

unsur ‘pra organisasi’— meminjam istilah MM Billah—menjadi cikal bakal NU menjadi organisasi. Meskipun, kata Billah,

unsur nahdlatut tujjar yang memberikan perhatian pada peningkatan ekonomi warga NU ‘patah sebelum menjadi tunas

yang subur di dalam struktur organisasi (Billah: 1998). Karena alasan ini pula, Billah menengarai raibnya perhatian NU

terhadap ekonomi warga.

Aswaja sebagai manhaj fikr masih berupa rumusan-rumusan abstrak, dan sebagaimana dinyatakan para petinggi NU,

rumusan itu masih tersebar dalam kitab-kitab rujukan yang masih diwarisi kalangan pesantren hingga kini. Memang ada

upaya untuk merumuskan secara tertulis metode berpikir yang abstrak itu. Ini misalnya dilakukan oleh KH. Ahmad

Shiddiq yang saat itu menjadi Ketua Wilayah Partai NU Jawa Timur, pada tahun 1969 menyusun konsep tentang Metode

Berpikir Nahdlatul Ulama. Bisa jadi, ini adalah rumusan standar tentang “koridor berpikir” warga Nahdliyin. Namun

juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanyalah “ijtihad” KH. Ahmad Shiddiq dalam membaca dan menafsirkan

realitas yang berkembang di NU. Lepas dari apakah Metode Berpikir NU yang dirumuskan KH. Ahmad Shiddiq hanyalah

interpretasi personal atau rumusan organisasional, yang jelas rumusan itu diproduksi ketika NU berkiprah sebagai partai

politik. Dalam perjalanan waktu, perubahan yang luar biasa dinamisnya terjadi tidak saja di lingkungan NU, tapi di

kawasan tanah air secara umum. Bagaimanapun, teks rumusan metode berpikir itu tidak hadir dalam ruang hampa. Ia

hadir dalam ruang dan waktu yang melingkupinya.

Jadi, sangatlah tidak adil jika teks tersebut dimonumenkan dan lepas dari sentuhan kekinian. Sebagai teks yang terbuka,

rumusan metode berpikir itu terbuka untuk ditafsir. Dari tafsir itulah, generasi selanjutnya membaca sekaligus

menerjemahkan dalam wujud yang beragam. Ragam interpretasi itulah kemudian melahirkan ragam kecenderungan di

internal organisasi itu. Sungguhpun demikian, tidak semua bersepakat dengan tingkah polah generasi ’penerjemah’ itu.

Tidak sedikit yang keberatan, bahkan melabelinya sebagai tindakan liar yang lepas dari koridor ke-NUan. Seiring dengan

perkembangan NU dengan segala dinamikanya, ketegangan antara generasi tua dan generasi muda semakin sulit

dipertemukan. Munculnya ikon baru dalam pemikiran keislaman belakangan ini kian meruncingkan kesenjangan antara

generasi tua dan muda. Seolah liberalisme berpikir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda. Sungguhpun

demikian, respons generasi tua tidak selalu tunggal. Terdapat beberapa kiai NU yang mengecam keras para kader muda

NU yang ditengarai berpaham liberal, namun ada pula para kiai yang "memahami" hal itu dan menilainya sebagai

"kewajaran".

Seiring dengan menguatnya arus radikalisme Islam di tanah air akhir-akhir ini, para kiai NU juga semakin keras

mengecam liberalisme Islam yang diusung generasi muda NU. Pasalnya, liberalisme Islam didakwa tidak sesuai dengan

faham NU. Mereka pun mendakwakan untuk "tazkiyah" (menyucikan) dari unsur-unsur luar yang dipaksamasukkan (addakhil)

ke dalam NU, semisal apa yang dilakukan oleh eksponen liberalisme Islam ini. Propaganda anti liberalisme Islam

pun disebar tidak saja ditujukan kepada para pengurus NU di forum-forum resmi, tetapi juga di pengajianpengajian

umum.

Sayangnya, kampanye anti liberalisme Islam ini tidak dilandasi dan dipayungi oleh kejelasan yang terang benderang

tentang koridor dan manhaj fikr NU. Dengan kata lain, batas-batas pemikiran yang menandai seseorang masih NU atau

keluar dari NU belum sepenuhnya dipancangkan. Hal ini menyebabkan munculnya generalisasi terhadap anak-anak

muda NU yang dikategorikan kemajon.(terlalu maju). Padahal bagi kaum muda, mengembangkan pemikiran-pemikiran

baru melalui ijtihad atau inovasi baru merupakan keharusan yang tidak bisa dipungkiri. Tanpa upaya itu, maka akan

terjadi kemandegan berpikir di lingkungan NU. Pada saat yang sama, generasi tua diharapkan menjadi ’pemandu’ yang

bijak dalam menyikapi kreasi yang beragam di kalangan anak mudanya. Bukan malah mematahkan upaya inovatif yang

niscaya dibebabkan pada anak mudanya. Dengan demikian, komunikasi timbalbalik harus menjadi forum yang

memungkinkan untuk bisa saling mengkomunikasikan peran dan tanggung jawabnya.[]

Prospektif Ahlussunnah Wal Jama’ah Dalam NU 12/12/2007

Oleh : Ahmad Damanhuri Tuanku Mudo

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344

H (31 Januari 1926 M) di Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka yang kebanyakan adalah pemimpin/pengasuh

pesantren. Tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) dan menganut salah

satu mazhab empat. Ini berarti NU adalah organisasi keagamaan yang secara konstitusional membela dan

mempertahankan Aswaja, dengan disertai batasan yang fleksibel.

Sebagai organisasi sosial keagamaan (Jam’iyah Diniyah wal Ijtima’iyah), NU merupakan bagian integral dari wacana

pemikiran suni. Terlebih lagi, jika kita telusuri lebih jauh, bahwa penggagas berdirinya NU memiliki pertautan sangat erat

dengan para ulama “Haramain” (Makkah-Madinah) pada masa di bawah kekuasaan Turki Usmani yang ketika itu

berhaluan Aswaja.

Selama ini image masyarakat terhadap NU terlanjur miring dengan jargon sebagai kaum tradisionalis, kolot, irasional dan

jumud (stagnan) dalam pemikiran. Tentu saja image tersebut tidak berdasar. Jika NU statis, bagaimana mungkin memiliki

umat 35 juta yang tersebar di seluruh tanah air dan memiliki kredo (kaidah hukum) Al-Mukhafatdlatu ‘Ala Qadimish Shalih

Wal Ahdu Bil Jadidil Ashlah (mempertahankan nilai dan tradisi lama yang dianggap baik dan relevan, dan akomodatif

terhadap nilai dan tradisi baru yang lebih baik). Bahkan seorang Ben Anderson (pakar studi tentang Indonesia dari

Amerika) mengeluhkan sedikitnya perhatian ilmiah yang diberikan pada NU. Padahal NU yang dianggap sebagai simbol

Islam tradisionalis, menurutnya, memainkan peran signifikan dalam berbagai perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Lebih keras lagi Ben menuduh adanya prasangka ilmiah (scholarly prejudices) dalam studi-studi Indonesia yang membuat

NU terabaikan dan terisolasi.

Keadaan agak tertolong, setelah NU secara yuridis menjustifikasikan satu keputusan monumental bagi reformasi secara

kritis dan analitis dalam institusi tertinggi dibawah Muktamar yaitu Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar

Lampung pada tahun 1992. Dalam keputusan tersebut disepakati bahwa sistem pengambilan keputusan hukum dalam

Bahsul Masail Diniyah (pembahasan masalah-masalah agama) bisa dilaksanakan dengan pola bermazhab secara qauli

(tekstual) maupun manhaj (kontekstual). Hal ini memberikan kemungkinan untuk mengikuti manhaj, jalan pikiran dan

kaidah hukum yang telah disusun oleh para Imam mazhab. Begitupun dalam bidang akidah, tidak mustahil terjadi

pembaharuan pemikiran sepanjang sejalan dengan manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-

Maturidi. Pola berpikir semacam ini dapat diketahui pada pemikiran Al-Baqillani, Al-Baghdadi, Al-Juwaini, Al-Ghazali,

Al-Syahrastani dan Al-Razi.

Reinterpretasi Aswaja NU

Secara kebahasaan, Ahlussunnah Wal Jamaah dapat dikonsepsikan : Ahlun berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab. Al-

Sunnah berarti thariqat (jalan), sedangkan Al-Jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Secara terminologi

dapat didefenisikan bahwa Aswaja adalah orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek

kehidupan yang berlandasan atas dasar-dasar moderasi, menjaga kesinambungan dan toleran, dan shalat tarawih 23

rakaat. Pandangan seperti itu pas betul dengan anggapan sementara orang luar NU terhadap perilaku warga NU sendiri.

Prospektif Aswaja NU

Diskursus Aswaja dalam NU kurun 1994-sekarang ini terbilang cukup mengagetkan kalangan ulama tua. Doktrin Aswaja

NU selama ini dinilai sebagai sesuatu yang final dan haram hukumnya diperdebatkan eksistensinya. Secara mengejutkan,

muncul pemikiran baru tdntang perlunya rekonstruksi rumusan Aswaja NU untuk mengantisipasi perkembangan

pemikiran dalam bidang keagamaan yang melaju dengan cepat sesuai dengan tuntutan zaman. Alasannya, konstruksi

fiqhiyyah Aswaja NU mungkin masih bisa akomodatif dan survive dalam menghadapi perubahan sosial. Akan tetapi lain

halnya, bila menelusuri doktrin Aswaja NU dalam bidang teologis, yang di dalamnya tidak luntur sebagaimana

konstruksi fiqh.

Pemikiran nyeleneh yang disebut terakhir ini, sebenarnya akibat langsung dari pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus

Dur) yang tradisionalis radikal (meminjam istilah Mitsuo Nakamura). Ia mengkombinasikan sintesis yang canggih dari

apa yang terbaik di dalam nilai-nilai modernitas dan komitmen terhadap rasionalitas dan keulamaan maupun

kebudayaan tradisional. Pemikiran radikal gaya Gus Dur kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh NU diantaranya Prof. Dr.

KH. Said Agil Siradj, MA, Masdar F Mas’udi dan Fajrul Falakh.

Salah satu rekonstruksi Aswaja adalah pandangan bahwa doktrin Aswaja harus dipahami sebagai Manhaj Al-Fikr atau

sebagai metotologi berfikir, bukan Aswaja sebagai mazhab apalagi produk Mazhab. Ini artinya, berpaham Aswaja berarti

bersikap dengan menggunakan Manhaj Tawasuth, yaitu bersikap ditengah-tengah antara pemahaman tektual dengan

rasionalisme, bersikap dengan Manhaj Tawazun, berarti berpandangan keagamaan yang berusaha mengembangkan, sikap

moderat Aswaja tercermin pada metode pengambilan hukum (istimbat) yang tidak semata-mata menggunakan nash,

namun juga memperhatikan posisi akal. Dalam wacana berpikir selalu menjembatani antara wahyu (nash) dan rasio (alra’yu).

Metode seperti inilah yang diimplementasikan oleh Imam mazhab empat serta generasi berikutnya dalam

menelurkan hukum-hukum pranata sosial.

Sikap lain yang ditunjukjan adalah tawazun atau sikap netral yang dalam berpolitik yaitu tidak membenarkan kelompok

bergaris keras (tatharruf), tetapi jika berhadapan dengan penguasa yang lalim mereka tidak segan-segan mengambil jarak

dan mengadakan aliansi. Sedangkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, Aswaja mempunyai sikap toleran (tasamuh)

yang tampak dalam pergaulan dengan sesama muslim dengan tidak saling mengkafirkan dan terhadap umat lain saling

menghargai.

Lebih menarik, bila mengamati Aswaja dalam NU. Terminologi Aswaja masih memungkinkan memerlukan reinterpretasi

(penafsiran ulang). Hal ini karena rumusan baku Aswaja NU belum terlalu tegas. Dalam qanun asasi (UUD) NU pun belum

ada penjelasan yang mendasar mengenai rumusan Aswaja. Di dalamnya, KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar) menyebutkan

Madzahibul Arba’ah (bukan salah satu dari empat mazhab). Penyebutan itu bertujuan agar warga NU yang heterogen

wacana pemikirannya tidak ta’asub. Ini artinya doktrin itu bukan kebenaran absolut, yang tidak bisa menerima tawaran

pemikiran baru. Landasan pikirnya, tentu karena hal itu masih merupakan wilayah ijtihadiyah, sehingga mungkin saja

dibenarkan jika kalangan NU itu sendiri melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks Aswaja yang ada. Selama ini orang

NU berpendapat bahwa berhaluan Aswaja adalah mereka yang suka pengajian akbar, mendirikan madrasah, mengelola

ziarah kemakam para ulama terdahulu, seperti Syekh Burhanuddin di Ulakan Padang Pariaman dan wali songo di pulau

Jawa, tahlilan, manakiban, shalat Subuh pakai qunut, keseimbangan dalam menjalin hubungan antara manusia dengan

tuhannya, manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa

Aswaja sangat prospektif, tidak mati karena perkembangan zaman.

Pemikir-pemikir liberal yang disebut sebelumnya juga berimplikasi terhadap perkembangan pemikiran NU di daerah

yang tidak saja di dominasi oleh pemikiran kiai-ulama sepuh, tetapi gerak langkah tokoh muda NU menghiasi wacana

baru yang lebih progresif.

Menanggapi fenomena di atas, sepertinya akan menjadi keniscayaan pada era mendatang dan kiranya perlu kesiapan

mental menguasai elite NU agar dinamika pemikiran mereka tidak dipasung, dan atau dibiarkan berkelana hingga sudut

langit di awang-awang, tanpa bisa dibumikan dilingkungan jam’iyah NU yang selalu berpegang kuat pada senjata

akomodatif terhadap perkembangan baru yang lebih baik.

Pengurus Departemen Agama dan Idiologi PW. GP. Ansor Sumbar

KONTEKSTUALISASI ASWAJA

(dari Doktrin ke Manhaj al Fikr )?

Oleh: Abu Hafsin

Pendahuluan

Ahli Sunnah Wa al-Jama’ah (Aswaja) selama ini difahami sebagai sebagai suatu sekte keagamaan terbesar dalam Islam

dan diklaim sebagai aliran yang paling benar. Itulah karenanya pengikut Aswaja, yang lebih sering disebut sebagai

kelompok Sunny, sering dipandang oleh outsiders (para Islamolog yang bukan Islam) sebagai orthodoxy (orthos

berarti “benar” dan doxa berarti “pendapat”). Islam. Sedangkan kelompok di luar itu diangap sebagai heterodox

(hetero berarti “lain”). Jadi heterodoxy merupakan suatu aliran keagamaan yang diangap berbeda dengan keyakinan

kebanyakan orang. Dalam manifestasi kehidupan sosial, heterodoxy sering muncul dalam wujud gerakan-gerakan

sempalan yang berada di luar mainstream. Karenanya, dari sudut pandang ethimologis ini, kelompok Syi’ah bisa

dikategorikan sebagai kelompok heterodox. Namun bagaimanakah dengan kelompok sempalan, yang gerakan

keagamaannya berada di luar mainstream tetapi mengaku pengikut Aswaja? Bagaimana kalau mereka yang

jumlahnya tidak banyak itu justeru menuduh mayoritas Muslim sebagai kelompok yang tidak mengikuti Aswaja?

Untuk menjawab persoalan ini sudah selayaknya jika GP Ansor, sebagai komponen generasi muda NU, mencoba

berpikir serious mengenai perkembangan pemikiran keagamaan. Kesan selama ini bahwa Ansor hanya sebagai batu

loncatan untuk menaiki tangga politik, memang terrasa begitu kental. Kegiatan intellectual nyaris terabaikan, dan

kalaupun ada sepi dari peminat. Tulisan berikut ini tidak akan mencoba menjelaskan mengapa kegiatan-kegiatan

Ansar menjadi sangat pragmatic, tetapi hanya akan memberikan gambaran ilmiyah bahwa Aswaja yang selama ini di

klaim oleh NU dan seluruh badan otonomnya sebagai ruh pergerakan itu dapat dibenarkan secara historis dan

ilmiyah.

Aswaja yang Historis

Pendapat bahwa Aswaja bukan sebagai doktrin merupakan pengingkaran terhadap kenyataan. Pemahaman

keagamaan yang tersebar dalam berbagai bidang ilmu-ilmu ke-Islam-an, seperti Fiqh Theologi dan Sufisme, yang

sekarang dianut oleh kebanyakan umat Islam merupakan doktrin Aswaja. Dengan demikian jika Aswaja hanya diakui

sebagai manhaj atau metoda pemahaman Islam, pendapat ini merupakan pengingkaran terhadap kenyataan. Jadi

permasalahan yang penting untuk dikembangkan bukan apajah Aswaja sebagai doktrin itu ada atau tidak, tetapi

apakah pembahasan Aswaja itu cukup mendasarkan pada wilayah doktrinal ataukah harus pula membahas Aswaja

sebagai sebuah metoda pemahaman keagamaan. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah apakah

pembenaran (justification) terhadap Aswaja itu cukup dengan pendekatan normatif?

Tradisi pemikiran Islam yang ada sekarang (Fiqh, theologi, Sufisme dan lainya) tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir

dari suatu proses pergumulan yang panjang, yang sudah barang pasti terkait erat dengan aspek-aspek sosio-kultural

serta sosio-politik yang melingkupinya. Itulah karenanya untuk mendapatkan gambaran utuh, pengkajian Aswaja

tidak cukup hanya mengandalkan pada kajian-kajian doktrinal dengan pendekatan normatif, tetapi harus melibatkan

kajian kesejarahan. Kajian kesejarahan ini penting dilakukan untuk meluruskan pola-pola pemahaman keagamaan

mana yang historis dan mana yang ahistoris.

Ada beberapa alasan mengapa kajian kesejarahan ini sangat penting. Pertama, banyak umat Islam yang melihat

Aswaja dengan berbagai variasinya hanya sebagai ideologi yang baku, seolah infallible dan immune terhadap

perubahan zaman. Dalam konteks ini Aswaja seringkali diartikan secara sederhana yakni sebagai antitesa dari faham

Syi’ah, orthodoxy dari heterodoxy atau sunnah dari bid’ah. Khusus di Indonesia, Aswaja ini bahkan telah diklaim

sebagai ideologi dari berbagai organisasi keagamaan. Meskipun diantara Ormas Islam yang ada, NU dan badan

otonomnya yang paling rajin mengkampanyekan dirinya sebagai penerus dan pemelihara faham Aswaja, Ormasormas

Islam lainnya juga telah mengklaim dirinya sebagai kelompok Aswaja, baik secara implisit maupun eksplisit.

Salah satu keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa keputusan tentang “iman merupakan akidah

ahlul haqq wa al-sunnah”.Persis juga mengklalim dirinya lebih berhak menyandang predikat Aswaja dengan alasan

bahwa ia tidak bermadzhab (Said, 1999: 114). Dengan demikian klalim “ahlusunnah” sebenarnya lebih pantas

disandang mereka. Bahkan baru beberapa tahun yang lalu muncul fenomena baru yang sangat menarik karena

kelompok Muslim garis keras telah mengklaim dirinya secara eksplisit sebagai “kelompok Jihad Aswaja”.

Di tengah munculnya klaim Aswaja yang dilakukan berbagai organisasi kegamaan di Indonesia saat ini, sudah

selayaknya jika Ansor sebagai komponen generasi muda NU, memberikan pemaknaan yang benar dari konteks

manhaji (metodologis). Mengapa tidak dari sudut pandang doktrinal? Karena upaya pemaknaan dan pendefinisian

kembali (redefinisi) Aswaja secara doktrinal terkadang menimbulkan hal-hal yang paradoksal. Doktrin merupakan

hasil pemikiran seseorang yang kemudian terlembaga menjadi ajaran baku. Sudah barang pasti dalam proses

pembakuan ini terkait dan terpengaruh oleh kondisi waktu dan tempat. Doktrin yang dihasilkan oleh para ulama

terdahulu belum tentu tepat dengan kondisi sekarang. Justeru kalau kita memaknai Aswaja dari sisi doktrinal, kita

akan terjebak sendiri. Boleh jadi kita tidak lagi bisa dikatakan sebagai bagian dari penganut Aswaja yang hakiki karena

telah melakukan pemutlakan pembenaran doktrinal.

Alasan kedua mengapa Aswaja tidak harus difahami dari sisi doktrinal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa

banyak pendapat para Imam yang kita anggap sebagai rujukan tetapi berbeda tajam antara satu sama lainnya.

Misalnya al-Junaidi menyatakan bahwa peniadaan sifat-sifat Allah merupakan awal dari sikap tawhid . Ini jelas akan

bertentangan dengan faham Imam al-Asy’ari yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat. Inilah yang menyulitkan

kita untuk bisa memberikan pembenaran jika Aswaja difahami dalam konteks doktrinal. Oleh karena itu, untuk

memberikan pembenaran, perlu kiranya melihat Aswaja dalam konteks manhaj atau metodologi pemahaman

keagamaan.

Ketiga, dasar pembenaran Aswaja selama ini seringkali bersifat teologis normatif. Ada dua Hadits riwayat Imam

Turmudzi dan satu Hadits riwayat Imam Tabrani yang sering digunakan untuk membenarkan Aswaja. Hadits-hadits

tersebut menceritakan tentang akan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam sampai 73 kelompok sebagaimana

telah terjadi di kalangan Yahudi dan Kristen. Dintara ke 73 kelompok itu semuanya akan masuk Neraka kecuali satu

kelompok, yakni kelompok pengikut Sunnah Nabi dan para Sahabatnya. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh

Tabrani bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa yang satu kelompok itu adalah Ahlu Sunah Wa al-Jama’ah.

Pembenaran secara teologis-normatif tidak ada salahnya. Pendekatan normatif tidak harus dihadapkan secara

diametrical dengan pendekatan ilmiyah. Dalam banyak hal, keyakinan keagamaan juga perlu mendapatkan

pembenaran normatif. Dengan demikian persoalannya bukan tidak boleh menggunakan pendekatan normatif untuk

mendukung Aswaja tetapi sejauh mana pendekatan normatif itu berwatak coherent dan tidak paradoxical.

Jika diteliti secara mendalam, ketiga hadits pembenar Aswaja itu berwatak paradoxical dan mungkin sekali lahir saat

umat Islam dilanda perpecahan. Hadits-hadits itu muncul untuk tujuan penyatuan Umat Islam yang sudah tercerai

berai akibat perang saudara. Bahwa dalam Hadits-hadits tersebut terkandung tujuan yang sangat mulia, memang

tidak diragukan lagi. Namun dalam memenuhi tujuan yang mulia tersebut ada satu prinsip yang terkorbankan, yakni

prinsip kesucian Muhammad sebagai Rasulullah.

Kehadiran Nabi Muhammad saw. di tengah masyarakat “Jahiliyah” sudah barang pasti tidak bisa dipisahkan dari misi

kerasulan, baik dalam wujud al-Qur’an maupun dalam bentuk prilaku pribadinya. Namun misi kerasulan yang

dibawanya itu seringkali berhadapan dengan kecenderungan umum masyarakat Jahiliyah yang menganggap orang

sehebat Nabi sejajar dengan para Kahin (tukang ramal). Itulah karenanya al-Qur’an sangat berkepentingan untuk

membentengi Nabi dari tuduhan sebagai Kahin dengan pernyataan yang tegas bahwa apa yang dibawa Nabi benarbenar

merupakan wahyu Allah. Kalau al-Qur’an mencoba meyakinkan masyarakat Arab pra-Islam bahwa apa yang

dibawa oleh Nabi itu benar-benar wahyu serta mencoba menjaga Nabi agar terhindar dari tuduhan sebagai peramal,

pertanyaannya apakah logis jika Nabi kemudian banyak menyatakan hal-hal yang prediktif? Bukankah hal demikian

ini bertentangan dengan logika umum yang tersimpul dari al-Qur’an itu sendiri? Sudah barang tentu hal ini tidak

mungkin dilakukan Rasulullah. Itulah karenanya hadits-hadits yang bersifat prediktif ini sulit untuk bisa diterima

sebagai landasan normatif untuk membenarkan Aswaja.

Dengan bersandar pada ketiga alasan di atas, pembenaran atas Aswaja harus dilihat dari aspek kesejarahan. Dari hasil

pendekatan kesejarahan ini kemudian Aswaja di rekonstruksi menjadi konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep

abstrak inilah yang akan kita jadikan sebagai pola atau model pemahaman keagamaan. Inilah yang kami maksudkan

Aswaja sebagai metoda pemahaman keagamaan Islam.

Pemahaman Aswaja Sebagai Manhaj al Fikr

Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, khususnya NU, penganut Aswaja biasanya didefinisikan sebagai orang yang

mengikuti salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) dalam bidang Fiqh, mengikuti Imam al-

Asy’ari dan Maturidi dalam bidang akidah dan mengikuti al-Junaydi dan al-Ghazali dalam bidang tasawwuf. Sejauh

pengetahuan penulis, definisi ini pertama kali dirumuskan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagaimana

tertuang dalam Qonun Asasi NU.

Secara doktrinal, pengertian Aswaja di atas sama sekali tidak salah. Pengertian ini merupakan definisi operasional

yang ditujukan untuk memudahkan pemahaman Aswaja. Definisi ini memang diperuntukkan bagi mereka yang,

karena profesi dan tingkat keilmuan yang dimiliknya, tidak mungkin melakukan penelitian kesejarahan terhadap

Aswaja. Jadi untuk memudahkan pemahaman, maka disediakanlah jawaban yang praktis operasional. Ini seperti Nabi

yang ditanya Malaikat Jibril tentang pengertian Iman, Islam dan Ihsan. Jawaban yang diberikan Nabi merupakan

jawaban praktis operasional. Meskipun Nabi yakin persoalan iman tidaklah sesederhana seperti yang

digambarkannya, Nabi tidak memberikan pengertian yang njlimet, abstract dan filosofis. Pengertian yang demikian ini

bukan merupakan konsumsi masyarakat awam. Jadi kalau Nabi memberikan definisi yang susah difahami awam,

malah justeru dapat mengkaburkan misi dakwah Islamiyahnya. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh

Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari dengan pemberian definisi operasional Aswaja di atas sebenarnya merupakan sikap

yang sangat bijak, yang didasarkan atas kenyataan bahwa kebanyakan umat Islam di Indonesia saat itu belum

memungkinkan untuk bisa dibawa ke alam pemikiran Aswaja sebagai sebuah manhaj al fikr.

Pola pendekatan Aswaja sebagai manhaj bisa dilakukan dengan cara melihat setting sosio-politik dan kultural saat

doktrin itu lahir. Dengan demikian, dalam konteks Fiqh, misalnya, yang harus dijadikan dasar pertimbangan bukanlah

produknya melainkan bagaimana kondisi sosial politik dan budaya ketika Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i

dan Imam Hanbali melahirkan pemikiran Fiqhnya. Dalam bidang teologi maupun Tasawwuf juga harus dilakukan hal

yang sama. Bukan apa doktrin yang ditawarkan oleh al-Asy’ari dan al-Maturudi, al-Junaidi dan al-Ghazali, tetapi

pertanyaannya bagaimana kondisi sosial politik maupun budaya yang telah melahirkan doktrin tersebut. Jika kita

sepakat dengan proses kontekstualisasi ini, maka pemaknaan Aswaja jelas menghendaki kemampuan untuk

melakukan pemaknaan kembali terhadap fakta-fakta sejarah yang melatar-belakangi lahirnya doktrin Aswaja.

Berangkat dari pola pendekatan di atas, yang paling penting dalam memahami Aswaja sebagai manhaj adalah

menagkap makna dari latar belakang kesejarahan untuk kemudian disarikan menjadi sebuah karakter yang mendasari

tingkah laku dalam ber-Islam, dalam bernegara dan berbangsa. Atas dasar inilah KH. Ahmad Siddiq (al-maghfur lah)

benar sekali ketika merumuskan karakter Aswaja kedalam tiga sikap, yakni; tawasuth, i’tidal dan tawazun

(pertengahan, tegak lurus dan keseimbangan). Ketiga karakter inilah yang menjadi kerangka acuan Aswaja baik dalam

mensikapi permasalahan-permasalahan keagamaan maupun politik. Dan inilah yang sebenarnya menjadi inti dari cara

memahami Aswaja sebagai rebuah manhaj al fikr.

Selain ketiga karakter di atas, sebenarnya terdapat satu karakter lainya yang jarang diungkap yakni watak Aswaja

yang cenderung mementingkan stabilitas sosial. Watak ini sepintas memang dipandang kurang progresif dan bahkan

terkesan stagnan. Ini sudah menjadi konsekuensi dari kelompok besar. Karena besarnya itulah gerakan Aswaja

menjadi tidak lincah sebagaimana gerakan rasionalis Mu’tazilah atau gerakan ekstrimis Khawarij. Jadi persoalan yang

selalu dihadapi kelompok pengikut Aswaja itu memang sangat kompleks, yakni bagaimana menciptakan stabilitas

untuk kelompok masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi.

Kesimpulan bahwa Aswaja memiliki karakter tawasuth, i’tidal, tawazun dan mementingkan stabilitas ini bukan tanpa

bukti kesejarahan. Semuanya dapat dilacak melalui sejarah kemunculannya. Pertengahan abad kedua Hijriayah

mungkin menjadi waktu yang tepat sebagai starting point pelacakan lahirnya Aswaja. Dianggap tepat karena

masyarakat Islam saat itu terpecah menjadi beberapa faksi akibat perang Siffin, perang antara Imam Ali dan

Mu’awiyah b. Abi Sufyan yang terjadi pada bulan Mei tahun 657.

Perang Sifin telah membuat mamsyarakat Muslim terpecah paling tidak menjadi empat kelompok, yakni kelompok Ali

kw, kelompok Mu’awiyah, kelompok khawarij dan kelompok Murjiah. Kelompok Murji’ah inilah yang sering disebut

sebagai proto sunny atau cikal bakal Sunny. Ia merupakan kelompok mayoritas yang tidak mau terlibat dalam urusan

politik praktis. Fungsi sosial mereka adalah penyeimbang diantara berbagai faksi yang bertikai. Mereka lebih

menyibukkan pada gerakan moral dan kultural serta pengembangan ilmu pengetahuan. Diantara tokoh Sahabat Nabi

yang menempatkan dirinya pada posisi netral adalah Abdullah b. Umar, Abi Bakrah, Imran b. Husein Muhammad b.

Shalah, Sa’ad b. Abi Waqas dan lainnya yang pada saat terbunuhnya Usman b. Affan mulai menjauhkan diri dari

urusan politik.

Pada masa Tabi’in, kelompok netralis ini masih tetap konsisten dengan gerakan-gerakan kulturalnya. Meskipun

diantara mereka ada beberapa yang terjebak dalam watak ekstrim “ke-murjiahan-nya”, secara komunal mereka masih

menjadi bagian dari kelompok mayoritas netralis. Imam Abu Hanifah (w. 150/767) saat menentang pendapat ekstim

kelompok Khawarij memberikan simpati terhadap kalangan murjiah tersebut. Ia mengaku bahwa pendapatnya itu

sama seperti pendapat Ahlul ‘Adli was Sunnah. Labih jauh Abu Hanifah mengatakan “Berkenaan dengan julukan

Murjit yang engkau berikan (sehubungan dengan pendapatku) maka apakah dosa dari orang-orang yang berbicara

dengan adil (‘adil) dan yang oleh orang-orang yang menyimpang, sekalipun dijuluki demikian (‘adl)? Sebaliknya

mereka ini (bukan Murjit-Murjit tetapi) adalah orang-orang penengah (‘adl) yang berada di jalan tengah” (Rahman,

1984:5). Karena inilah al-Asy’ari dalam Maqalat al-Islamiyin (1980:138) memasukkan Abu Hanifah sebagai kelompok

Murjiah.

Watak Aswaja yang sangat menekankan pada pentingnya arti keseimbangan serta stabilitas sosial bahkan lebih terlihat

lagi dari suatu konsepsi keagamaan yang sangat mengedepankan makna konsensus (ijma’). Dari kata-kata Ahli

Sunnah waljama’ah itu sendiri secara eksplisit menunjukkan bahwa kesepakatan sosial merupakan hal yang sangat

penting dalam memahami Islam. Dengan penelitian sepintas terhadap al-Muwatha karya Imam Malik b. Anas

misalnya, kita dapat langsung faham bahwa kesepakatan sosial mendapatkan ruang yang cukup leluasa. Setelah

mengutip hadith Nabi, Imam Malik sering memberikan komentar yang merujuk pada praktek masyarakat Madinah.

Komentar-komentar itu biasanya diiucapkan dalam rangkaian kata-kata “qad madlat al-sunnah, al-sunnah ‘indana, alsunnah

allati la ikhtilafa ‘indana, al-amru almujtama ‘alaih indana, al-amru alladhi la ikhtilafa fihi ‘indana”. Ini

menunjukkan bahwa Imam Malik memandang kesepakatan sosial menjadi bagian dari mekanisme pemahaman

keagamaan.

Proses pembentukan kesepakatan sosial yang terjadi secara alami ini kemudian disanggah oleh Imam al-Syafi’i. Ia

tidak mau menggunakan tradisi yang hidup (kesepakatan sosial) sebagai sandaran untuk membangun hukum Islam.

Ia kemudian mengambil langkah dengan cara melakukan formalisasi kesepakatan sosial kedalam bentuk Ijma’.

Kesepakatan sosial yang pada masa Imam Malik berorientasi ke depan dan terjadi secara informal (sukuti), menjadi

ijma yang berorientasi ke belakang dan berwatak formal.

Bukan saat yang tepat untuk membicarakan secara detail pola-pola pendekatan Ushuli baik yang dilakukan oleh Imam

Malik maupun al-Syafi’i. Dengan gambaran singkat di atas, kami hanya ingin menunjukkan bahwa baik Imam Malik

maupun al-Syafi’i, meskipun berbeda secara mendasar, tatapi memiliki concern yang sama dalam mensikapi arti

pentingnya sebuah jama’ah. Jadi meskipun Imam al-Syafi’i lah yang memotong proses pembentukan sunnah dalam

pengertian tradisi yang hidup (living radition) dan telah menghentikan aktivitas ro’y sebagai alat untuk menafsirkan

Sunnah Nabi menjadi Sunnah yang hidup, motivasinya jelas untuk tujuan stabilitas jama’ah (social stability). Bisa

dibayangkan, betapa kacaunya pemahaman keagamaan jika Imam al-Syafi’i tidak melakukan hal demikian. Jadi

konsep stabilitas jama’ah inilah yang menjadi watak Aswaja, dan inilah inti Aswaja sebagai sebuah metoda

pemahaman keagamaan.

Penutup

Pemahaman Aswaja di kalangan warga NU sudah saatnya dilakukan perubahan orientasi dari Aswaja sebagai doktrin

menjadi Aswaja sebagai metoda pemahaman keagamaan. Hal ini penting dilakukan guna memberikan pemaknaan

konteks kesejarahan yang benar terhadap Aswaja. Karakter Aswaja yang tawasut, i’tidal, tawazun dan penekanannya

pada stabilitas jama’ah itu secara historis ilmiyah dapat dipertanggung-jawabkan. Karena ekstrimitas (tatharruf) tidak

dikenal dalam sejarah Aswaja, maka aliran Islam keras yang mengklaim dirinya selaku penganut Aswaja bukan hanya

paradoksal tetapi ahistoris.

Melakukan kajian kesejarahan terhadap Aswaja dengan bantuan ilmu-ilmu sosial sebagai pisau analisanya sangat

perlu dilakukan. Dengan demikian, saat kita harus melakukan pembenaran doktrinal, pembenaran itu tidak terkesan

normatif, apologetik dan emosional tetapi benar-benar suatu pembenaran yang didasarkan pada cara-cara ilmiyah.

Untuk tujuan ini, sudah selayaknya jika GP Ansar sebagai angkatan muda NU memiliki keperdulian untuk

mengususng gerakan akademik ilmiyah yang selama ini terrasa sudah mati. Munculnya berbagai macam kelompok

yang mengatas-namakan pengikut Aswaja, tidak hanya cukup disikapi secara bijaksana tetapi juga harus disertai

dengan argumen-argumen ilmiyah.

Jum`at, 18 Mei 2007 00:00:00

Oleh : Ust. A. Zainul Hakim,SEI.

I. PENGERTIAN AHLI SUNNAH WALJAMA'AH

ASWAJA sesungguhnya identik dengan pernyataan nabi "Ma Ana 'Alaihi wa Ashabi" seperti yang dijelaskan sendiri oleh

Rasululloh SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud bahwa :"Bani

Israil terpecah belah menjadi 72 Golongan dan ummatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kesemuanya masuk

nereka kecuali satu golongan". Kemudian para sahabat bertanya ; "Siapakah mereka itu wahai rasululloh?", lalu

Rosululloh menjawab : "Mereka itu adalah Maa Ana 'Alaihi wa Ashabi" yakni mereka yang mengikuti apa saja yang aku

lakukan dan juga dilakukan oleh para sahabatku.

Dalam hadist tersebut Rasululloh SAW menjelaskan bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti apa

yang dilakukan oleh Rasululloh dan para sahabatnya. Pernyataan nabi ini tentu tidak sekedar kita maknai secara tekstual,

tetapi karena hal tersebut berkaitan dengan pemahaman tentang ajaran Islam maka "Maa Ana 'Alaihi wa Ashabi" atau

Ahli Sunnah Waljama'ah lebih kita artikan sebagai "Manhaj Au Thariqoh fi Fahmin Nushus Wa Tafsiriha" ( metode atau

cara memahami nash dan bagaimana mentafsirkannya).

Dari pengertian diatas maka Ahli Sunnah Wal Jama'ah sesungguhnya sudah ada sejak zaman Rasululloh SAW. Jadi

bukanlah sebuah gerakan yang baru muncul diakhir abad ke-3 dan ke-4 Hijriyyah yang dikaitkan dengan lahirnya kosep

Aqidah Aswaja yang dirumuskan kembali (direkonstuksi) oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (Wafat : 935 M) dan Imam

Abu Manshur Al-Maturidi (Wafat : 944 M) pada saat munculnya berbagai golaongan yang pemahamannya dibidang

aqidah sudah tidak mengikuti Manhaj atau thariqoh yang dilakukan oleh para sahabat, dan bahkan banyak dipengaruhi

oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan.

II. RUANG LINGKUP KERANGKA BERFIKIR ASWAJA

Ahli Sunnah wal Jama'ah meliputi pemahaman dalam tiga bidang utama, yakni bidang Aqidah, Fiqh dan Tasawwuf.

Ketiganya merupakan ajaran Islam yang harus bersumber dari Nash Qur'an maupun Hadist dan kemudian menjadi satu

kesatuan konsep ajaran ASWAJA.

Dilingkunagn ASWAJA sendiri terdapat kesepakatan dan perbedaan. Namun perbedaan itu sebatas pada penerapan dari

prinsip-prinsip yang disepakati karena adanya perbedaan dalam penafsiran sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ushulul

Fiqh dan Tafsirun Nushus. Perbedaan yang terjadi diantara kelompok Ahli Sunnah Wal Jama'ah tidaklah mengakibatkan

keluar dari golongan ASWAJA sepanjang masih menggunakan metode yang disepakati sebagai Manhajul Jami' . Hal ini di

dasarkan pada Sabda Rosululloh SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim : "Apabila seorang hakim

berijtihad kemudian ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala, tetapi apabila dia salah maka ia hanya

mendapatkan satu pahala". Oleh sebab itu antara kelompok Ahli Sunnah Wal Jama'ah walaupun terjadi perbedaan

diantara mereka, tidak boleh saling mengkafirkan, memfasikkan atau membid'ahkan.

Adapun kelompok yang keluar dari garis yang disepakati dalam menggunakan Manhajul jami' yaitu metode yang

diwariskan oleh oleh para sahabat dan tabi'in juga tidak boleh secara serta merta mengkafirkan mereka sepanjang mereka

masih mengakui pokok-pokok ajaran Islam, tetapi sebagian ulama menempatkan kelompok ini sebagai Ahlil Bid'ah atau

Ahlil Fusuq. Pendapat tersebut dianut oleh antara lain KH. Hasyim Asy'ari sebagaimana pernyataan beliau yang

memasukkan Syi'ah Imamiah dan Zaidiyyah termasuk kedalam kelompok Ahlul Bid'ah.

III. KERANGKA PENILAIAN ASWAJA

Ditinjau dari pemahaman diatas bahwa didalam konsep ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah terdapat hal-hal yang disepakati

dan yang diperselisihkan. Dari hal-hal yang disepakati terdiri dari disepakati kebenarannya dan disepakati

penyimpangannya.

Beberapa hal yang disepakati kebenarannya itu antara lain bahwa;

1. Ajaran Islam diambil dari Al-Qur'an, Hadist Nabi serta ijma' (kesepakatan para sahabat/Ulama)

2. Sifat-sifat Allah seperti Sama', Bashar dan Kalam merupakan sifat-sifat Allah yang Qodim.

3. Tidak ada yang menyerupai Allah baik dzat, sifat maupun 'Af'alnya.

4. Alloh adalah dzat yang menjadikan segala sesuatu kebaikan dan keburukan termasuk segala perbuatan manusia

adalah kewhendak Allah, dan segala sesuatu yang terjadi rebab Qodlo' dan Qodharnya Allah.

5. Perbuatan dosa baik kecil maupun besar tidaklah menyebabkan orang muslim menjadi kafir sepanjang tidak

mengingkari apa yang telah diwajibkan oleh Allah atau menghalalkan apa saja yang diharamkan-Nya.

6. Mencintai para sahabat Rasulillahmerupakan sebuah kewajiban, termasuk juga meyakini bahwa kekhalifahan

setelah Rasulillah secara berturut-turut yakni sahabat Abu Bakar Assiddiq, Umar Bin Khattab, Ustman Bin "Affan

dan Sayyidina "Ali Bin Abi Thalib.

7. Bahwa Amar ma'ruf dan Nahi mungkar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim

termasuk kepada para penguasa.

Hal-hal yang disepakati kesesatan dan penyimpangannya antara lain :

1. Mengingkari kekhalifahan Abu Bakar Assiddiq dan Umar Bin Khattab kemudian menyatakan bahwa Sayyidina

Ali Bin Abi Thalib memperoleh "Shifatin Nubuwwah" (sifat-sifat kenabian) seperti wahyu, 'ismah dan lain-lain.

2. Menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir dan keluar dari Islam seperti yang dianut

oleh kalangan Khawarij, bahkan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali karena berdamai dengan Mu'awiyah.

3. Perbuatan dosa betapapun besarnya tidaklah menjadi masalah serta tidak menodai iman. Pendapat ini

merupakan pendapat kaum murji'ah dan Abahiyyun.

4. Melakukan penta'wilan terhadap Nash Al-Qur'an maupun Hadist yang tidak bersumber pada kaidah-kaidah

Bahasa Arab yang benar. Seperti menghilangkan sifat-sifat ilahiyyah (Ta'thil) antara lain menghilangkan Al-Yad,

Al-Istiwa', Al-Maji' padahal disebut secara sarih (jelas) dalah ayat suci Al-Qur'an, hanya dengan dalih untuk

mensucikan Allah dari segala bentuk penyerupaan (tasybih).

IV. PERKEMBANGAN AHLI SUNNAH WALJAMA'AH

Pada periode pertama, yakni periode para sahabat dan tabi'in pada dasarnya memiliki dua kecenderungan dalam

menyikapi berbagai perkembangan pemikiran dalam merumuskan konsep-konsep keagamaan, terutama yang

menyangkut masalah Aqidah. Kelompok pertama senantiasa berpegang teguh kepada nash Qur'an dan Hadist dan tidak

mau mendiskusikannya. Kelompok ini dipelopori oleh antara lain; Umar Bin Khottob, 'Abdulloh Bin 'Umar, Zaid Bin

Tsabit Dan lain-lain. Sedangkan dari kalangan tabi'in tercatat antara lain Sofyan Tsauri, Auza'I, Malik Bin Anas, dan

Ahmad Bin Hambal. Jika mereka menyaksiksn sekelompok orang yang berani mendiskusikan atau memperdebatkan

masalah-masalah aqidah, mereka marah dan menyebutnya sebagai melakukan "Bid'ah Mungkarah" .

Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang memilih untuk melakukan pembahasan dan berdiskusi untuk

menghilangkan kerancuan pemahaman serta memelihara Aqidah Islamiyah dari berbagai penyimpangan. Diantara yang

termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain ; Ali Bin Abi Thalib, 'Abdulloh Bin 'Abbas dan lain-lain. Sedangkan dari

kalangan tabi'in tercatat antara lain Hasan Bashri, Abu Hanifah, Harish Al-Muhasibi dan Abu Tsaur.

Kelompok kedua ini juga merasa terpanggil untuk menanggapi berbagai keadaan yang dihadapi baik yaang menyangkut

masalah Aqidah, Fiqh maupun Tasawuf karena adanya kekhawatiran terhadap munculnya dua sikap yang ekstrim.

Pertama adalah kelompok yang terlampau sangat hati-hati yang kemudian disebut sebagai "Kelompok Tafrith" Kelompok

ini memahami agama murni mengikuti Rasulillah dan para sahabatnya secara tekstual. Mereka tidak mau memberikan

ta'wil atau tafsir karena kuawatir melampaui batas-batas yang diperbolehkan. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok

yang menggunakan kemaslahatan dan menuruti kebutuhan perkembangan secara berlebihan dan kelompok ini disebut

dengan "kelompok Ifrath"

Dalam berbagai diskusi dan perdebatan, kelompok kedua ini tidak jarang menggunakan dalil-dalil manthiqi (deplomasi)

dan ta'wil majazi. Pendekatan ini terpaksa dilakukan dalam rangka memelihara Aqidah dari penyimpangan dengan

menggunakan cara-cara yang dapat difahami oleh masyarakat banyak ketika itu, namun tetap berjalan diatas manhaj

sahaby sesuai dengan anjuran Nabi dalam sebuah sabdanya : "Kallimunnas Bima Ya'rifuhu Wada'u Yunkiruna.

Aturiiduna ayyukadzibuhumuLlahu wa rasuluh" (Bicaralah kamu dengan manusia dengan apa saja yang mereka mampu

memahaminya, dan tinggalkanlah apa yang mereka ingkari. Apakah kalian mau kalau Allah dan Rasul-Nya itu

dibohongkan?. Sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Dailami, atau menurut Imam Bukhari

dimauqufkan kepada Sayyidina Ali RA.

Strategi dan cara yang begitu adaptif inilah yang terus dikembangkan oleh para pemikir Ahli Sunnah Wal Jama'ah dalam

merespon berbagai perkembangan sosial, agar dapat menghindari berbagai benturan antara teks-teks agama dengan

kondisi sosial masyarakat yang berubah-rubah.

Sehubungan dengan strategi ini, mengikuti sahabat bukanlah dalam arti mengikuti secara tekstual melainkan mengikuti

Manhaj atau metode berfikirnya para sahabat. Bahkan menurut Imam Al-Qorofi, kaku terhadap teks-teks manqulat (yang

langsung dinuqil dari para sahabat) merupakan satu bentuk kesesatan tersendiri, karena ia tidak akan mampu memahami

apa yang dikehendaki oleh Ulama-ulama Salaf.. (Al-jumud 'Alal mankulat Abadab dhalaalun Fiddiin wa Jahlun

Bimaqooshidi Ulamaa'il Muslimin wa Salafil Maadhin).

V. KEBANGKITAN (AN-NAHDHAH) AHLI SUNNAH WALJAMA'AH

Sebagaimana dinyatakan dimuka, bahwa ASWAJA sebenarnya bukanlah madzhab tetapi hanyalah Manhajul Fikr

(metodologi berfikir) atau faham saja yang didalamnya masih memuat banyak alaiaran dan madzhab. Faham tersebut

sangat lentur, fleksibel, tawassuth, I'tidal, tasamuh dan tawazun. Hal ini tercermin dari sikap Ahli Sunnah Wal Jama'ah

yang mendahulukan Nash namun juga memberikan porsi yang longgar terhadap akal, tidak mengenal tatharruf (ekstrim),

tidak kaku, tidak jumud (mandeg), tidak eksklusif, tidak elitis, tidak gampang mengkafirkan ahlul qiblat, tidak gampang

membid'ahkan berbagai tradisi dan perkara baru yang muncul dalam semua aspek kehidupan, baik aqidah, muamalah,

akhlaq, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Kelenturan ASWAJA inilah barangkali yang bisa menghantarkan faham ini

diterima oleh mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia baik mereka itu orng yang ber ORMASkan NU,

Muhammadiah, SI, Sarekat Islam maupun yang lainnya.

Wal hasil salah satu karakter ASWAJA yang sangat dominan adalah "Selalu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi".

Langkah Al-Asy'ari dalam mengemas ASWAJA pada masa paska pemerintahan Al-Mutawakkil setelah puluhan tahun

mengikuti Mu'tazilah merupakan pemikiran cemerlang Al-As'ari dalam menyelamatkan umat Islam ketika itu. Kemudian

disusul oleh Al-Maturidi, Al-Baqillani dan Imam Al-Juwaini sebagai murid Al-Asyari merumuskan kembali ajaran

ASWAJA yang lebih condong pada rasional juga merupakan usaha adaptasi Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Begitu pula usaha

Al-Ghazali yang menolak filsafat dan memusatkan kajiannya dibidang tasawwuf juga merupakan bukti kedinamisan dan

kondusifnya Ajaran ASWAJA. Hatta Hadratus Syaikh KH. Hasim Asy'ari yang memberikan batasa ASWAJA

sebagaimana yang dipegangi oleh NU saat ini sebenarnya juga merupakan pemikiran cemerlang yang sangat kondusif.

Bagaimana pilar-pilar pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Ahli Sunnah Wal Jama'ah? Bisa dilihat pada : kitab

karangan KH. Hasyim Asy'ari yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penulis (Ust. A. Zainul Hakim,SEI

12 Juni 2007

Ikhtiar Pemahaman Epistemologis

(Kajian Aswaja) Oleh: Ach Syaiful A’la

Secara terminologis, Aswaja merujuk terhadap suatu kelompok yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan

Sunnah serta tradisi sahabat. Penyebutan bagi tiap kelompok tersebut berbeda-beda. Ahmad Amin misalnya, dalam

“Dluha al-Islam” menyebut kelompok tersebut dengan ahlul haq (kelompok yang benar). Sedangkan Imam Hasan al-

Asy’ari dalam “Maqalatul Islamiyyin” menyebut kelompok tersebut dengan “as-Sawad al-A’dzam” (kelompok

mayoritas), mengutip sebuah Hadits yang berbunyi “Ittabi’u al-Sawadal A’dzam” (Ikutilah kelmpok yang terbesar).

Ahlts sunnah wal jama’ah sendiri dimunculkan KH Hasyim Asy’ari dalam kitabnya “Al-Qanun al-Asasi li Nahdlati

al-Ulama”, sebagai penggambaran dari keberpihakan Nahdlatul Ulama terhadap faham keislamanan yang digariskan

oleh Nabi Muhammad dan Sahabatnya.

Ada dua prinsip ajaran Ahlussunnah wal jama’ah. Yaitu: pertama penerimaan terhadap Al-Quran dan al-Hadits secara

taken for quaranted dengan cara melestarikan tradisi (sunnah) yang kembangkan oleh Nabi. Kedua penghargaan

terhadap tradisi (al-turats) yang berkembang pada masa sahabat, tabi’in dan seterusnya. kedua ajaran tersebut

merupakan al-Tsaurah al-Ta’limiyah (kekayaan ajaran) bagi Nahdlatul Ulama sebagaimana yang digariskan KH

Hasyim Asy’ari.

Di NU, terdapat penghargaan yang luar biasa terhadap ulama salaf karena mereka dianggap sebagai penerus tradisi

Nabi. Penerimaan mereka terhadap mazhab merupakan satu indikasi bahwa dalam hal pemikiran mereka mengikuti

ulama (mujtahid) yang telah diyakini memiliki kualifikasi keilmuan yang sangat tinggi. Inilah yang membedakan NU

dengan Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam Majmu’ah Majlis Tarjih Muhammadiyah, menganggap mazhab tidak lebih sebagai rujukan

sekunder dalam pemikiran hukum Islam. Dengan kata lain, Muhammadiyah menganggap bahwa setiap orang dapat

memiliki kualifikasi keilmuan tersendiri tanpa harus berpijak pada mazhab, dengan doktrin “al-Ruju’ ila al-Kitab wa

al-Sunnah”. Namun begitu Muhammadiyah menyebut kelompoknya dengan ahlul haq, sebuah kelompok yang

konsisten melestarikan ajaran Nabi Muhammad. Maka apakah Ahlussunnah wal Jama’ah itu?. Lalu, siapakah yang

tergolong ke dalam ahlussunnah wal-jama’ah?

Membongkar Ambigu

Dalam Ensiklopedi Arab (al-Mausu’ah al-Arabiyah al-Muyassarah), didefinisikan bahwa ahlussunnah wal jamaah itu

sebagai: “al-Sunnah secara etimologis bermakna al-tariqah (jalan atau aliran). Dan secara terminologis semua yang

datang dari Nabi SAW. Baik dalam bentuk sabda, perbuatan maupun pengakuan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah

mereka yang berpegang teguh pada ajaran tersebut, sekaligus membela dan mempertahankannya.

Dr. Jalal M Abdul Hamid Musa, mengemukakan ciri wawasan ahlussunnah wal jamaah dengan: “mengikuti jalan atau

aliran para Sahabat dan Tabi’ien dalam berserah diri dalam menghadapi masalah-masalah mutasyabihat yang terdapat

di dalam Al-Quran, dan menyerahkan hakikat artinya kepada Allah sendiri, tidak suka mengembangkan pengertian

metaforis (ta’wil) seperti kebiasaan Mu’tazilah”. Kata al-Jama’ah dalam konteks ini diartikan sebagai pencirian bahwa

mereka menggunakan dalil-dalil syar’iyah berupa kitabullah, sunnah rasul, ijma’ dan qiyas, mereka memandangnya

sebagai hal yang prinsip.

Penggambaran di atas merupakan metode pendekatan terhadap pemahaman yang berkembang di kalangan

Ahlussunnah wal jama’ah yang dinisbatkan kepada Hasan al-Asy’ari. Dengan demikian berarti sebenarnya

merupakan aliran pemikiran (the school of thought) yang memiliki kerangka tersendiri dengan tetap mengacu kepada

Al-Quran dan al-Sunnah. Dengan sendirinya Ahlussunah wal-jama’ah bukanlah mazhab, sebagaimana polemik yang

terjadi belakanan ini. Dr. Sa’id Aqil berargumentasi bahwa kalau ahlussunnah wal jama’ah itu adalah mazhab, maka

ada mazhab di dalam mazhab dan ini tidak dibenarkan. Selanjutnya dia mengemukakan bahwa Ahlussunnah wal

jama’ah adalah manhaj al-fikr (kerangka berfikir) dengan metodologi konsistensti terhadap akar tradisi Nabi dan

Sahabatnya.

Rasulullah sendiri tidak pernah merujuk secara spesifik terhadap firqah yang dimaksudkan sebagai al-firqah alnajiyah

(kelompok yang selamat. Beliau hanya menggambarkan bahwa pada saatnya umat Islam akan terpecah

menjadi 73 golongan; satu golongan selamat sementara yang lain tidak, yang kelompok tersebut adalah ahlussunnah

wal jama’ah. Ketika Sahabat bertanya siapa ahlussunnah wal jama’ah itu? Rasulullah menjawab mereka adalah

kelompok yang berpedoman kepada saya (Al-Quran dan al-sunnah) dan sahabat saya (ijma’). Maka dari sini dipahami

bahwa ahlussunnah wal jama’ah tidak hanya merujuk pada satu kelompok tertentu, melainkan pada kelompok apa

saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan al-Hadits.

Aswaja ala NU

Pemikiran ahlussunnah yang berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama adalah pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang

dikutip dari kitabnya “al-Qanun al-Asasi li Jam’iyati Nahdlati al-Ulama”, yaitu : kelompok yang dalam hal aqidah

merujuk pada Imam Hasan al-Asy’ari dan Abbu Mansur al-Maturidi; dalam hal fiqh mengikuti pendapat salah satu

imam mazhab yang empat (al-a’immah al-arba’ah), sedangkan dalam hal tasawwuf berafiliasi kepada Abu Hamid,

Ahmad Al-Ghazali, dan Abu al-Qasim al-Junaid al-Baghdadi.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini menjadi grand thougt yang diterima dan diyakini final oleh mayoritas warga

Nahdliyyin. Sehingga tidaklah heran kalau Dr. Sa’id Aqil Siraj ketika mengatakan bahwa definisi ini tidak sempurnya

(jami’ dan mani’). Menuruntya, definisi ini akan mengkaburkan pemahaman tentang Aswaja yang sebenarnya.

Ketika pemikiran ini digulirkan, berbagai macam respon bermunculan, baik yang bersifat memuji ataupun memaki.

Bahkan beliau oleh beberapa kiai sepuh dituduh menyebarkan paham Syi’ah. Sa’id Aqil menjelaskan bahwa

ahlussunnah bukanlah mazhab, melainkan manhaj al-fikr. Karena definisi yang dirumuskan oleh KH. Hasyim As’ari

lebih menggambarkan bahwa ia adalah mazhab qauli. Sehingga definisi tersebut perlu diredifinisikan kembali.

Pemikiran seperti ini terus mengalir bak bola salju yang semakin lama semakin besar dan menjadi diskursus yang

tidak melelahkan di kalangan warga Nahdliyin, terutama di kalangan muda NU. Hingga pada akhirnya pemikiran

Sa’id Aqil menempati porsi tersendiri pada halaqah-halaqah Aswaja yang diadakan oleh PBNU, untuk

mengklarifikasikan pemikiran yang ditawarkan beliau di hadapan kiai sepuh.

Setidaknya, pada bagian tertentu merupakan upaya reposisi pemikiran tentang ahlussunnah wal jama’ah, untuk

mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi akibat klaim kebenaran (the truth claim) dan upaya apologetik warga

Nahdliyin terhadap pemahaman ahlussunah wal jama’ah. Namun begitu, saya tidak ingin membuka kembali ruang

polemik seputar ahlussunah wal jama’ah, karena proses pemikiran, menurut Michael Faucoult dalam bukunya The

Archaeology of Knowledge menempati ruang yang terpisah dari teks (objek), sehingga setiap orang memiliki otoritas

tersendiri untuk mengamati dan menilai sebuah teks. []

*) Penulis, Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

ASWAJA Sebagai Manhajul Harakah

Oleh : Adien Jauharudin*

Pendahuluan

Sebelum panjang lebar menjelaskan soal ASWAJA dan problem kekiniannya, ada baiknya bagi kalangan nahdliyyin

untuk mengirimkan al-fatihah untuk para pendiri NU, para pejuang NU; Mbah Kholil Bangkalan, Mbah Hasyim, Mbah

Wahab, Mbah Ahmad Siddiq, dll.......bagaimanapun tanpa mereka NU tidak akan hadir, Islam Indonesia tidak akan

seperti ini. Mereka semua adalah panutan dan panduan yang selalu hidup. Mbah Kholil Bangkalan adalah gurunya para

guru, tanpa restunya tidak mungkin NU akan muncul sebagai organisasi, Mbah Hasyim adalah rois akbar NU pertama,

sebagai pahlawan nasional juga sebagai sentrum ulama se-Jawa. Mbah Wahab adalah seorang organisator, dinamisator,

motivator dan inisiator ulung, ditangannya sebuah organisasi yang kecil dapat menjadi organisasi yang besar, kuat dan

rapih dan Mbah Ahmad Siddiq adalah konseptor ulung NU, ditangannya telah lahir torehan-torehan sejarah; Deklarasi

Hubungan Pancasila dan Islam, Pedoman Berfirkir Nahdlatul Ulama, Khittah Nahdliyyah.....semoga mereka akan selalu

menyertai derap langkah, gerak dan dakwah kita.....dan mereka ditempatkan disisi-Nya secara mulia. Amien.

Ahlussunnah wal Jama’ah (ASWAJA) pada awalnya adalah sebuah gambaran simple tentang Islam, dimana ada beberapa

hadits nabi yang menjelaskan tentang kata-kata “Ahlussunnah wal Jama’ah, kalau mau selamat harus mengikuti pola

keagamaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, dengan berpegangan teguh terhadap al-Qur’an, As-sunnah,

mengikuti jejak sunnah beliau, dan para sahabat khulafaurrosyidin. ASWAJA menjadi rumit adalah pada tahap

berikutnya ketika masalah-masalah ummat Islam mulai bermunculan dan tidak ada model pemecahannya pada zaman

Rasul; dari mulai masalah politik kenegaraan, pemberontakan, munculnya ilmu kalam, mantiq, motodologi hukum Islam,

dan problem-problem lainnya. Disinilah arus baru dimulai, yaitu sebuah arus dimana perpecahan antar kelompok ummat

Islam tidak bisa dihindari, terlebih lagi ketika pandangan, pemahaman, dan ajaran sudah menjadi ideologi, maka

konsekuensinya adalah membuat seperangkat aturan, kode etik, pedoman berfikir, teori pengetahuan yang akan

difungsikan untuk mengawal, mengamalkan dan menyebarkan ideologi tersebut hingga akhir hayat.

Apabila kita cermati akan tahapan-tahapan sejarah perkembangan ummat Islam, maka akan terlihat terbagi dalam Lima

(5) tahapan, Pertama, Masa awal Islam, pada masa ini teks keagamaan masih hidup, dimana ada Rasulullah yang masih

bisa menjadi pusat ummat Islam, ada para sahabat yang senantiasa menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnah rasul.

Semua persoalan ummat dapat ditanyakan secara langsung kepada sumbernya. Tetapi pada masa ini hasil ijtihad sahabat

sudah diakui dan direstui oleh Rasul sebagai produk hukum, hal ini pernah terjadi pada sahabat Mu’adz bin Jabal. Kedua,

Munculnya perpecahan ummat Islam, ini terjadi setelah kematian khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib dan

pengangkatan Muawiyah sebagai Khalifah. Disini sudah mulai terjadi pertanyaan-pertanyaan, soal dosa besar; bagaimana

hukumnya orang mukmin membunuh orang mukmin, pakah termasuk dosa besar. Dari sini pula mulai muncul firqahfirqah;

Khawarij, Murji’ah, Syi’ah. Ketiga, Masa munculnya ilmu-ilmu kalam, ini terjadi pada abad.....ketika ilmu kalam

dan filsafat bercampur dengan persoalan ketauhidan, pada masa ini muncullah aliran Mu’tazilah yang merupakan arus

dominan bahkan menjadi madzhab resmi negara pada waktu itu, setelah itu perbedaan pendapat pun tidak bisa

dihindari, munculah Asy’ariyah dan Maturidiyah. keempat, runtuhnya khilafah Utsmani di Turki. Keruntuhan khilafah

ini membawa dampak luar biasa, baik itu pada soal sikap keagamaan, pemerintahan. Pada masa ini terjadi dua persoalan

besar apakah perlu mendirikan kehilafahan yang baru atau negara-negara muslim menentukan sendiri jalan hidupnya,

dari sinilah lahir kongres ummat Islam di Arab Saudi dan Mesir dan memunculkan aliran Wahabi penganut Abdul

Wahab, di Indonesia berdirinya “Nahdlatul Ulama” sebagai benteng kaum tradisional, Kelima, mencuatnya gerakan–

gerakan Islam kontemporer. Tema sentral dari munculnya gerakan-gerakan Islam ini adalah persoalan “pemurnian ajaran

Islam dari unsur Takhayul, Bid’ah, dan Khurafat, dan sistem politik Islam”. Terhadap sistem politik Islam terbagi dua,

mereka yang memaksakan Islam harus menjadi negara dan sebagian lagi Islam cukup menjadi syariah, ibadah dan etika

sosial.

Dari lima tahapan sejarah perkembangan gerakan Islam ini telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa selalu

terjadi perpecahan dalam diri ummat Islam?, kenapa kebesaran sejarah ummat islam selalu lahir dari benturan politik?

Kenapa sejarah kejayaan ummat Islam selalu terputus?, adakalanya sejarah kekuatan politik yang muncul, sejarah

pergulatan pengetahuan yang muncul, tetapi habis itu hilang tanpa ada jejaknya!

Bangunan sejarah ummat Islam selalu menampakan sisi sejarah yang timpang, kini tidak ada bangunan sejarah yang terus

“menjadi”, yang ada adalah sejarah yang selalu terputus, bahkan mengulang perdebatan-perdebatan yang pernah ada

sebelumnya; seputar bagaimana hukumnya bid’ah, takhayul dan khurafat, bagaimana mendialogkan agama dan negara.

Dalam sejarah gerakan ummat Islam dunia yang terjadi adalah tragedi-tragedi konspirasi, saling bunuh-membunuh,

eksploitasi, ekspansi, dan terlibat perselingkuhan dan persekongkolan yang besar antara kekuatan gerakan Islam dengan

negara-negara barat.

Apa yang terjadi pada perkembangan ummat islam di dunia, Indonesia pun mengalami sejarah yang serupa. Sejarah

perkembangan ummat Islam di Indonesia mengalami beberapa tahapan, pertama, terjadinya proses penyebaran Islam

oleh walisongo, pada fase ini terjadinya proses dialog antara kebudayaan lokal dan Islama, proses ini terus “menjadi”

yang akhirnya menjadi wajah Islam Indonesia. Kedua, pada awal abad 20, munculnya organisasi-organisasi massa islam,

Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, baik

yang berbasis keagamaan maupun politik. Kemunculan organisasi ini adalah sebagai bagain dari upaya membebaskan

bangsa Indonesia dari cengkraman kolonial dan menyebarkan faham keagamaan menurut pemahaman organisasinya

masing-masing. Ketiga, Fase perumusan konstitusi dasar bangsa Indonesia dan mulai munculnya perdebatan ideologi

tentang perlu tidaknya piagam Jakarta menjadi salah satu butir dalam pancasila. Keempat, munculnya Islam politik.

Kelima, mencuatnya gerakan-gerakan Islam, baik karena perbedaan pemahaman keagamaan, faktor kepentingan politik,

maupun karena motif ekonomi, seperti; Daarul Arqom, LDII, Islam Jama’ah, dll. Keenam, pada fase ini, umat Islam

dihadapkan pada berbagai gagasan-gagasan yang bersumber dari barat, seperti; modernisasi, pembangunan,

demokratisasi, keadilan, gender, Hak Asasi Manusia, multikulturalisme. Disamping dihadapkan pada isu, muncul pula

gerakan-gerakan Islam puritan yang mengetengahkan isu politik Islam dan “pemurnian ajaran Islam”, seperti ; Majelis

Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jama’ah (FKAWJ). Pada

saat ini varian isu dan gerakannnya lebih luas.

Dari perkembangan sejarah ummat Islam ini, dimanakah posisi Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya

telah membuktikan diri sebagai kekuatan bangsa Indonesia yang sangat diperhitungkan, nasionalismenya bisa menjadi

titik temu antara Islam dan nasionalis, agama dan negara. Pola keagamaannya dapat menjadi titik temu antara

kebudayaan lokal dan Islam. fikroh Nahdliyahnya bisa menjadi titik temu antara kepentingan agama, masyarakat, negara

dan pasar. Dengan jaringan modal sosial, politiknya yang kuat, NU menjadi kekuatan bangsa yang diperhitungkan dan

menjadi mediator kepentingan kelompok-kelompok Islam dunia.

ASWAJA menjadi kata kunci dalam membangun NU dan Indonesia ke depan, sejauhmana nilai-nilai ASWAJA bisa

ditransformasikan keluar dan diinternasilasikan kedalam NU sendiri dan ASWAJA menjadi ruh dari Islam Indonesia itu

sendiri. Kiranya perlu untuk mengkaji beberapa pemikiran tokoh-tokoh NU, agar ASWAJA dapat diformulasikan menjai

manhajul harakah, mereka antara lain; KH. Hasyim Asy’ari, KH. Bisri Syamsuri, KH. Achmad Siddiq, KH. Bisri Musthofa,

KH. Dawam Anwar, KH. Muchit Muzadi, KH. Wahid Zaini, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Sahal Mahfudz, KH. Tolchah

Hasan dan Kh. Said Aqil Siradj

Aswaja dalam Ruang Lingkup dan Tradisi NU

Setting sosial, politik, ekonomi yang melandasi lahirnya NU

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) adalah hasil dari proses sejarah yang sangat panjang, yang sebelumnya sudah ada

berbagai embrio menjelang kelahirannya. Embrio-embrio tersebut adalah:

1. Pada bidang ekonomi, kalangan ulama-ulama NU sudah memikirkan jauh sebelum lahirnya bayi Nahdlatul Ulama

dengan membentuk mata rantai, jaringan saudagar santri yang disebut dengan “Nahdlatut Tujjar” pada tahun 1918.

Kelahirannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda dan para pengusaha Cina.

2. Pada bidang politik adalah dengan menggalang tokoh-tokoh nasional dan lokal pada waktu itu untuk turut serta

membangun kesadaran kebangsaan melalui pendidikan, maka muncullah “Nahdlatul Wathan” pada tahun 1916 yang

dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang sangat pesat.

3. Pada bidang intelektual dan diskusi pemikiran telah lahir “Taswirul Afkar” pada tahun 1922, meskipun Taswirul

Afkar ini pada pase selanjutnya melebur menjadi lembaga pendidikan bergabung bersama Nahdlatul Wathan, tetapi

dari hasil diskusi gagasan dan pemikirannya cukup mempengaruhi dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme

rakyat.

4. Lahirnya Nahdlatul Ulama adalah mata rantai dari perjuangan panjang Wali Songo, dimana Wali Songo menyebarkan

Islam melalui cara-cara persuasif melalui pendekatan kebudayaan (asimilasi budaya) bukan dengan kekerasan seperti

penyebaran Islam di berbagai belahan dunia lainnya. Nahdlatul Ulama menjadi besar karena kemampuannya dalam

mengakomodir dan mengapresiasi kebudayaan lokal dan menjadikannya sebagai basis kekuatan kebudayaan dan

tradisi bangsa.

5. Lahirnya Nahdlatul Ulama adalah sebagai bentuk “perlawanan” terhadap ideologi trans-nasional “Wahabi” yang

hendak menyeragamkan ideologi tersebut ke seluruh penjuru dunia dan menjadikan Saudi Arabia sebagai satusatunya

pusat kekhalifahan Islam.

Secara bahasa, ada tiga kata yang membentuk istilah Ahlussunnah wal Jama’ah;

1. Ahl, berarti keluarga, golongan atau pengikut.

2. Al-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya, semua yang datang dari Nabi,

berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW (Fath al-Bari, juz XII, hal. 245)

3. Al-Jama’ah, yakni apa yang disepakati oleh oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin

(Khalifah Abu Bakr, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib). Kata al-Jama’ah ini diambil dari

sabda Rasulullah SAW “Barangsiapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti aljama’ah

(kelompok yang menjaga kebersamaan)”. (HR. Al-Tirmidzi (2091), dan al-Hakim (1/77-78) yang nilainya shahih

dan disetujui oleh al-Hafizh al-Dzahabi).

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (471-561 H /1077-1166 M) juga menjelaskan:

“Al-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau). Sedangkan al-

Jama’ah adalah sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang empat, yang telah diberi

hidayah (mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka semua)”. (Al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haqq, juz I, hal. 800).

Lebih jelas lagi, Hadlrotussyaikh KH. Hasyim Asy’ari (1287-1336 H/ 1871-1947) menyebutkan dalam kitabnya Ziyadah at-

Ta’liqat (hal. 23-24) sebagai berikut:

“Adapun Ahlussunnah wal Jama’ah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadits dan ahli fiqih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang

teguh dengan sunnah Nabi Muhamad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat (alfirqah

al-najiyah). Mereka mengatakan, bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madzhab yang empat, yaitu pengikut

Madzhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali.”

Ahlussunnah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak-langkah yang berasal dari Nabi Muhammad

SAW dan membelanya. Mereka mempunyai pendapat tentang masalah agama baik yang fundamental (ushul) maupun

divisional (furu’). Sebagai bandingan Syi’ah. Di antara mereka ada yang disebut “Salaf”, yakni generasi awal mulai dari

para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in, dan ada juga yang disebut “Kholaf”, yaitu generasi yang datang kemudian. Di

antaranya ada yang toleransinya luas terhadap peran akal, dan ada pula yang membatasi peran akal secara ketat. Di

antara mereka juga ada yang bersikap reformatif (mujaddidun) dan di antaranya lagi bersikap konservatif (muhafidhun).

Golongan ini merupakan mayoritas umat Islam.

ASWAJA dan Tradisi Berfikih

Kalau pada masa Asy’ariyyah dan Maturidiyyah perdebatan ASWAJA lebih banyak pada persoalan teologi, maka pada

fase munculnya jam’iyyah Nahdlatul Ulama perdebatan ASWAJA lebih pada persoalan fiqih (persoalan furu’) termasuk

bagian di dalamnya adalah persoalan khilafiyah (variable-variable furu’).

Secara definisi ilmu fiqih adalah:

“Ilmun bi al-ahkam al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasabu min adillatiha al-tafsiliyyah”, (fiqih adalah ilmu hukum-hukum

syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci).

Definisi ini mengandung tiga substansi dasar yang sangat krusial, pertama, ilmu fiqih adalah ilmu yang paling dinamis

karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial (af’alul mukallafin) yang selalu berubah dan kompetitif. Kedua, ilmu

fiqih sangat rasional, mengingat ia adalah ilmu iktisabi (ilmu hasil kajian, analisis, penelitian, generalisasi, konklusiasi). Di

sini terjadi kontak sinergis antara sumber transendental (adillah) dan rasionalitas (mujtahid). Ketiga, fiqih adalah ilmu yang

menekankan pada aktualisasi, real action, atau bisa dikatakan amaliyah, bersifat praktis sehari-hari. Fiqih juga harus

berhubungan erat dan sinergis dengan problematika manusia, karena fungsi fiqih adalah mengarahkan, mendorong, dan

meningkatkan perilaku manusia agar sesuai dengan tuntutan agama. Perilaku manusia tentu tidak terbatas pada wilayah

ibadah mahdhah yang sangat terbatas, namun juga mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup,

kependudukan dan sosial tersebut. Fiqih harus tampil menjadi solusi atas berbagai problem sosial tersebut.

Tradisi berfikih NU mengukuti empat madzhab; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibnu

Hambal

ASWAJA dan Tradisi Tasawwuf

Kemunculan tasawuf bukan baru terjadi pada generasi muta’akhirin, tetapi sudah ada pada zaman Rasulullah SAW.

Bedanya, istilah ke-tasawuf-an baru dikenal pada generasi muta’akhirin, sementara pada masa Rasulullah istilah ketasawuf-

an belumlah dikenal, melainkan yang disebut “ke-zuhud-an”.

Dalam tradisi NU, ada empat puluh lima (45) Thariqat Mu’tabarah (Tarekat yang diakui dan dianggap pegangan), dan

dianggap sanadnya muttashil (bersambung) ke rasulullah SAW, yaitu; 1) Rumiyyah, 2) Rifa’iyyah, 3) Sa’diyah, 4) Bakriyah,

5) Justiyah, 6) Umariyah, 7) Alawiyah, 8) Abbasiyah, 9) Zainiyah, 10) Dasuqiyah, 11) Akbariyah, 12) Bayumiyah, 13)

Malamiyah, 14) Ghaibiyah, 15) Tijaniyah, 16) Uwaisiyah, 17) Idrisiyah, 18) Samaniyah, 19) Buhuriyah, 20) Usyaqiyah, 21)

Kubrawiyah, 22) Maulawiyah, 23) Jalwatiyah, 24) Baerumiyah, 25) Ghazaliyah, 26) Hamzawiyah, 27) Haddadiyah, 28)

Matbuliyah, 29) Sunbuliyah, 30) ‘Idrusiyah, 31) Utsmaniyah, 32) Syadziliyah, 33) Sya’baniyah, 34) Kalsyaniyah, 35)

Khadhiriyah, 36) Syathariyah, 37) Khalwatiyah, 38) Bakdasyiyah, 39) Syahrawardiyah, 40) Ahmadiyah (Thariqah), 41)

‘Isawiyah Gharbiyah, 42) Thuruqi Akabiril Auliya’, 43) Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, 44) Khalidiyah wa

Naqsyabandiyah, 45) Ahli Mulazamat al-Qur’an was Sunnah wa Dalailil Khairati wa Ta’limi Fathil Qaribi aw Kifayat al-

Awami. Thariqat-thariqat tersebut dijadikan pegangan dan rujukan oleh organisasi “Jam’iyyah Ahli Thariqah al-

Mu’tabarah an-Nahdliyah”, Organisasi Tarekat se-Indonesia, yang berada di bawah payung organisasi Nahdlatul Ulama.

NU dan Wawasan Strategis

Konsepsi Ahlussunnah wal Jama’ah (ASWAJA) yang telah diintegrasikan ke dalam tubuh Nahdlatul Ulama dan

dijadikannya sebagai pedoman, dalam perkembangannya bukan hanya melandasi sebatas persoalan-persoalan

keagamaan (baik itu menyangkut aqidah maupun masalah-masalah fiqihiyyat) tetapi lebih dari itu menjadi landasan

dalam bersikap, bertindak, berpikir dan beragama. Dalam beberapa kali Muktamar NU, ASWAJA selalu menjadi

pembahasan yang sangat hangat dan menarik, bahkan forum-forum kaum muda NU non-struktural (mereka adalah anakanak

muda NU yang berada di jalur kultural) selalu menyita perhatian dan menjadikannya topik-topik diskusi yang

menarik.

Pembahasan yang cukup menghangat adalah apakah ASWAJA ini sebagai teologi-dogmatik, ataukah sebagai Manhajul Fikr,

Manhajun Nahdlah, atau mungkin sebagai Harakah? Cukup menarik mencermati berbagai pertanyaan KH. A. Mustofa Bisri

(Gus Mus), bagaimana sikap ASWAJA dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ASWAJA dalam berpolitik, dalam

berekonomi dan berbudaya? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ASWAJA diartikan sangat sederhana sekali, baik itu

oleh kalangan para da’i-da’i NU; orang NU yang berhaluan ASWAJA adalah yang mengikuti salah satu dari empat

madzhab, yang bertasawuf mengikuti Thariqat Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, yang suka tahlilan,

barjanzian, ziarah kubur, manakiban, qunutan, tarawih 20 rakaat.

Kekhawatiran ini bisa dipahami, karena memang Nahdlatul Ulama dari awal pendiriannya, termasuk dalam “Qanun

Asasi”-nya KH. Hasyim Asy’ari tidak menyebutkan secara jelas mengenai konsepsi ASWAJA, yang dijelaskan hanya

Madzhab al-‘Arba’ah (madzhab yang empat), selebihnya, tidak ada rumusan baik dalam pergaulan sosial, politik, ekonomi

maupun kebudayaan. Tafsiran-tafsiran ASWAJA berikutnya dilandask`n pada nilai-nilai, manhajul fikr, sehingga menjadi

rumusan yang hadir seperti sekarang ini. Pelembagaan ASWAJA sehingga menjadi seperti sekarang ini, disusun setelah

Mbah Hasyim wafat, pada eranya KH. Bisyri Samsuri yang kemudian disistematisir lagi pada eranya KH. Achmad Siddiq.

Karena dari awalnya ASWAJA bukan sebagai lembaga, hanya sebagai landasan berfikir dan landasan bergerak, maka

lebih tepat lagi kalau disusun ASWAJA sebagai manhajul harakah yang akan berfungsi untuk menggerakkan roda

jam’iyyah dan jama’ah NU.

Harus dipahami, bahwa ASWAJA dalam tubuh NU selama ini masih menjadikan NU stagnan dengan segala potensinya

yang ada, baik itu potensi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dari banyak potensi ini semuanya belum

menggerakkan NU menjadi sebuah organisasi yang solid, rapih dan sejahtera. Selama ini yang menjadikan NU mengakar

adalah karena adanya ikatan-ikatan tradisional yang semuanya tidak terlepas dari hubungan guru-murid maupun ulamarakyat.

Sistem patronase kepemimpinan ulama inilah yang menguatkan kelembagaan ASWAJA dalam masyarakat NU.

PBNU pernah melakukan rumusan-rumusan ASWAJA dalam empat wawasan strategis dalam Muktamar NU ke-27 No.

002/MNU/1984, yaitu: wawasan tentang ke-NU-an sendiri, wawasan tentang ke-Islam-an, wawasan tentang ke-

Indonesia-an. Dan wawasan tentang ke-Semesta-an (universalitas = internasionalitas = seluruh kemanusiaan). Empat

wawasan strategis inilah yang coba menghadirkan NU pada setiap masa dan dengan wawasan inilah NU masih dianggap

sebagai organisasi massa Islam yang moderat, meskipun anggapan ini terkadang ada untungnya tetapi juga ada ruginya.

Untungnya adalah dengan dianggapnya NU sebagai organisasi yang moderat maka percaturan politik ekonomi dan sosial

nasional tetap harus melibatkan NU, tetapi nilai ruginya adalah dengan anggapan ini menjadikan NU selalu berada pada

pihak yang dikorbankan, baik oleh negara, pemilik modal maupun kekuatan jaringan internasional.

Aswaja dari Madzhabi ke Manhaji

Ada beberapa konsep - konsep yang beberapa di antaranya pernah menjadi keputusan dalam Muktamar dan Munas NU,

seperti Khittah Nahdliyah, Mabadi Khaira Ummah, Fikrah Nahdliyah dan Maslahah Ummah. Tiga konsep dari keempat

konsep tersebut menjadi keputusan Nahdlatul Ulama (Khittah Nahdliyah merupakan keputusan Muktamar NU ke 26,

Mabadi Khaira Ummah merupakan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1992, Fikrah Nahdliyah

merupakan keputusan Msyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2006), sementara Maslahah Ummah belum menjadi

keputusan Muktamar NU, hanya saja persoalan kemaslahatan ummah sudah ada rumusan dari beberapa tokoh-tokoh

NU.

Adanya konsep-konsep ini menurut penulis adalah sebagai wujud dari transformasi dan internalisasi nilai-nilai ASWAJA

agar lebih dapat dipahami, dan bagi warga Nahdlatul Ulama dapat menjadi panduan dalam berfikir dan bertindak. Pada

kenyataannya konsep-konsep ini bukan hanya sebatas menjelaskan pada aturan-aturan keagamaan, tetapi juga

menyentuh pada persoalan kebudayaan, kebangsaan, politik, dan ekonomi. Hanya saja rumusan-rumusan ini terkadang

tidak disertai dengan turunan konsep yang utuh sehingga menjadi program NU yang aplikatif.

Sebagai sebuah organisasi massa yang besar, NU dalam pengambilan segala keputusannya memang cenderung sangat

hati-hati, selalu dipikirkan akibat, resiko dan maslahatnya. Keputusannya selalu mendasarkan pada teks-teks keagamaan,

baik itu dari al-Qur’an, al-Hadits, al-Qiyas, al-Ijma’, Qawa’id Ushul Fiqh, Istihsan, dan metodologi-metodologi lainnya.

Maka konsep-konsep strategis yang diputuskan NU seyogyanya menjadi panduan dan pegangan kita untuk dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan alur dari madzhabi ke manhaji adalah sebuah landasan konsepsional dan teoritis, dimana madzhab adalah

aliran yang di dalamnya memuat seperangkat aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma, metodologi, dan dalam prakteknya

sudah diamalkan oleh seluruh warga NU dengan mengikuti madzhab teologi, madzhab fiqih, dan madzhab tasawuf.

Sementara manhaji adalah sebuah konsep metodologis yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan

zaman, dalam hal ini perubahan-perubahan ini tidak sebatas pada persoalan “Fiqih-Ushul Fiqihnya” saja, tetapi juga

harus mampu mengembangkan fiqih-fiqih sektoral, detail seperti fiqih perburuhan, pertambangan, perempuan, fiqih

trafficking, fiqih nelayan, fiqih agraris, dan lain-lain. Tetapi fiqih-fiqih sektoral ini sekali lagi, tidak terlepas dari konteks

memperkuat Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, dan bukan sebaliknya memperkeruh dan memporak-porandakan konsepkonsep

fiqhiyyat yang sudah baku, terutama yang sudah diamalkan oleh kalangan pesantren dan kalangan-kalangan

ulama NU.

Apa yang telah tersusun dalam madzhab teologi, fiqih dan madzhab tasawuf sudah memuat aturan yang sudah baku,

maka yang kita kembangkan dalam hal ini hanya menyangkut persoalan-persoalan fiqih baik itu pada persoalan kaidah

ushul fiqih maupun substansi fiqih dengan tetap melandaskan pandangan intinya pada ketentuan yang sudah baku.

Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi umat saat ini membutuhkan penyelesaian dengan cepat dan tepat yang bukan

hanya berkutat pada persoalan ‘ubudiyah saja, melainkan pada aspek penataan keadilan ekonomi dan kesejahteraan.

Bagaimana menyelesaikan sengketa buruh-majikan dalam sebuah kasus perusahaan dalam perspektif fiqih, bagaimana

fiqih menyusun konsep-konsep keadilan ekonomi masyarakat kecil yang saat ini dilanda berbagai kesulitan ekonomi

karena dihadapkan pada krisis yang berkepanjangan dan pasar yang tidak berpihak, bagaimana penyelesaian para

TKW/TKI yang tidak bisa diselesaikan oleh negara, sementara negara dan kalangan pengusaha PJTKI swasta hanya

memeras keringat para TKW/TKI tersebut, bagaimana menyelesaikan persoalan trafficking perempuan, anak, dan apa

konsep-konsep konkrit menurut fiqih, termasuk bagaimana menyelesaikan kemelut politik dalam tubuh partai politik

seperti PKB dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Ahlussunnah wal Jama’ah (ASWAJA) ditantang untuk bisa menyelesaikan

persoalan-persoalan tersebut.

Khittah NU adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU, secara individual maupun secara organisatoris.

Landasan itu adalah paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang diterapkan menurut kondsi kemasyarakatan Indonesia.

Khittah ini juga digali dari sejarah perjuangan NU.

Muatan isi Khittah adalah ; Dasar-dasar paham keagamaan NU, Sikap Kemasyarakatan NU, Perilaku keagamaan dan

sikap kemasyarakatan NU, Ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan NU, Fungsi organisasi dan pelayanan kepemimpinan

ulama, Hubungan NU dan Kehidupan bernegara.

Nilai-nilai Khittah sendiri sebenarnya menemukan momentumnya saat ini, pertama, adanya kampanye perlawanan

terhadap ideologi transnasional yang saat ini sudah merasuk ke dalam sendi-sendi bangsa Indonesia, kedua, adanya krisis

kebangsaan yang cukup akut, dimana kesadaran kebangsaannya mulai luntur, Pancasila tidak lagi dijadikan landasan

atau falsafah hidup dan bernegara, pelaksanaan otonomi yang berlebihan sehingga hampir-hampir kita tidak hafal lagi

berapa jumlah propinsi di Indonesia, berapa jumlah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, dan berapa jumlah

lembaga-lembaga ataupun komisi tinggi negara.

Kaitannya dengan pengamalan Khittah saat ini adalah sudah saatnya Nahdlatul Ulama dan organisasi underbow-nya

merumuskan dan menentukan langkah-langkah strategis dalam menjaga keutuhan NKRI dan juga mempertahankan kenusantara-

an kita yang saat ini sudah terkoyak-koyak dengan adanya berbagai proyek internasionalisasi kasus-kasus yang

terjadi di dalam negeri.

Sekali lagi, bahwa Khittah adalah “pedoman” yang merupakan induk dari konsep-konsep turunannya; “Mabadi Khaira

Ummah, Fikrah Nahdliyah dan berbagai konsep Maslahah ummah” yang harus diimplementasikan dan dijadikan rujukan

dengan tetap menggunakan asas-asas kepeloporan, kemandirian dan kesinambungan. Artinya, bagaimana dengan

Khittah NU mampu menjadi garda depan dalam merespon setiap perkembangan zaman, bukan sebagai kuda tunggangan

kekuasaan atau kepentingan kelompok-kelompok lain. Meminjam istilah Ahmad Baso, NU harus menjadi “Fa’il” bukan

“Maf’ul” menjadi subyek bukan obyek.

Sementara Konsepsi Dasar Mabadi Khaira ummah adalah sebuah konsep yang berangkat dari kegagalan membangun

perekonomian NU, penataan organisasi dan memperkuat pola silaturahmi antara warga NU dan para pimpinan NU.

Pada mulanya, prinsip dasar Mabadi Khaira Ummah hanya mengenal tiga prinsip dasar, yaitu; as-Sidq (kejujuran), al-

Amanah wal Wafa’ bil ‘Ahdi (dapat dipercaya dan teguh memegang janji) dan at-Ta’awun (gotong royong), tetapi dalam

perjalanannya, penjabaran atas konsep ini semakin sistematis dan terumuskan, sehingga terjadi penambahan prinsip

menjadi lima prinsip, yaitu: As-Sidq, al-Amanah wal Wafa’ bil ‘Ahdi, al-‘Adalah, at-Ta’awun, danIstiqomah.

Lima nilai di atas tersebut jika dilaksanakan, maka akan menjadi seorang muslim yang sempurna, dimana seorang muslim

yang sempurna adalah yang terdapat kesesuaian antara ucapan, pikiran dan tindakan. Segala perbuatan baik yang

dilakukan oleh seorang muslim haruslah berkesinambungan, jangan setengah-setengah, diperlukan adanya totalitas dan

kesungguhan, karena itulah kunci dari keberhasilan. Diperlukan sebuah nilai ketulusan, keikhlasan, dan keberanian untuk

memulai sesuatu yang diyakini benar dan akan bermanfaat buat diri sendiri dan masyarakat.

Keberadaan Fikrah Nahdliyyah sendiri dilandaskan pada beberapa hal, pertama, adanya landasan historis mengenai

berdirinya Nahdlatul Ulama, bahwa berdirinya NU adalah respon terhadap adanya pertarungan ideologi, antara ideologi

Islam tradisional dan Islam modernis, kedua, banyaknya kejadian-kejadian yang berkembang, dimana banyak kelompokkelompok

atau individu-individu yang mengatasnamakan NU tetapi sikap, pikiran dan tindakannya sudah tidak lagi

mencerminkan kepentingan jam’iyyah NU. Oleh karena itu Fikrah Nahdliyyah ini adalah semacam panduan yang

dinetralisasi dari nilai-nilai ASWAJA NU. Yang dimaksud dengan Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berfikir yang

didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang dijadikan landasan berfikir Nahdlatul Ulama (Khittah

nNahdliyyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka ishlah-ummah (perbaikan umat).

Khashaish (ciri-ciri) Fikrah Nahdliyyah adalah:

1. Fikrah Tawassuthiyah (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap Tawazun (seimbang) dan

I’tidal (adil) dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrith atau ifrath.

2. Fikrah Tasamuhiyah (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan

pihak lain walaupun aqidah, cara berfikir, dan budayanya berbeda.

3. Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke

arah yang lebih baik (al-ishlah ila ma huwa al-ashlah).

4. Fikrah Tathowwuriyah (pola pikir dinamis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam

merespon berbagai persoalan.

5. Fikrah Manhajiyyah (pola pikir metodologis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berfikir

yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.

Selain “Fikrah Nahdliyah” yang sudah menjadi ketetapan Nahdlatul Ulama, barangkali penulis juga perlu mengemukakan

“beberapa pokok-pokok fikiran KH. Achmad Siddiq yang berkaitan dengan Fikrah Nahdliyyah”. KH. Achmad Siddiq merumuskan

“Lima Dalil Perjuangan dan Lima Dalil Hukum”, hasil rumusan ini ditujukan untuk; 1) Mempersamakan alam pikiran di

dalam NU dan menciptakan norma di dalam menilai dan menanggapi segala persoalan kehidupan, 2) Menjaga alam

pikiran NU dari penetrasi modernisme, westernisme, dan aliran-aliran lain yang merusak kemurnian Islam dan

kepribadian NU, 3) Memelihara dan mengembangkan watak, kepribadian NU dan Khittah NU.

Pokok-pokok pikiran KH. Achmad Siddiq ini muncul pada masa itu, dimana westernisasi, kolonialisasi dan komunisme

masih menggejala di berbagai belahan negara muslim di dunia termasuk Indonesia dan khususnya kepentingannya dalam

memperkuat jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Meskipun “Fikrah Nahdliyah” versi KH. Achmad Siddiq ini belum resmi

menjadi keputusan NU, tetapi sebagian rumusannya dipakai oleh kalangan NU bahkan termasuk dalam “Fikrah

Nahdliyah” hasil keputusan Munas NU Surabaya yang menambahkan “amar ma’ruf nahi munkar” dalam klausulnya.

KH. Achmad Siddiq menyusun Fikrah Nahdliyah berangkat dari sejarah modernisme barat, mencakup watak, arah dan

hakikatnya, dengan cara:

1. Menelaah latar belakang perkembangannya.

2. Kesejajarannya dengan kepentingan penyebaran agama Kristen.

3. Watak imperialismenya.

4. Strategi dan skenario imperialisme barat dalam menghancurkan Islam.

5. Proyek-proyek imperialisme yang bersifat internasional yang dapat menghancurkan umat Islam dengan cara

mendirikan suatu perguruan tinggi dengan nama ”al-Kulliyyah al-Injliziyyah al-Syarqiyyah al-Muhammadiyah” dan

membina seorang yang bernama “Mirza Ghulam Ahmad”, yang kemudian mendirikan gerakan AHMADIYAH

QADIAN.

6. Imperialisme barat melakukan pembinaan terhadap “Orang-orang Islam”, salah satunya adalah MUSTHAFA KAMAL

AT-TATURK yang berhasil menguasai Turki pada tahun 1924 dan mensekulerkan Turki.

Bahwa modernisme barat selalu berusaha untuk melemahkan jiwa Islam, fanatisme Islam, nilai-nilai ajaran Islam,

semangat jihad Islam, harga diri umat Islam, menimbulkan dan mengembangkan mental pemujaan terhadap barat dan

segala yang datang dari barat, dengan perkataan lain, gejala-gejala yang lebih berbahaya sekarang ini bagi kita umat Islam

Indonesia dan umat Nahdliyyin khususnya ialah Westernisasi-modernisme, terutama di bidang culture (kebudayaan, peny),

civilitation (peradaban, peny) dan pemikiran, dan Materialisme-Marxisme-Komunisme, di bidang filsafat, politik dan ekonomi.

Pembentengan terhadap umat Islam dan Front Ahlussunnah wal Jama’ah khususnya dari bahaya-bahaya ini, haruslah

dilakukan dengan pemberian pengertian dan kesadaran seluas-luasnya kepada arah, watak dan hakikat modernismewesternisme

yang jelas ingin melemahkan Islam dan umatnya. Dan pemberian “Pedoman Berfikir Positif” ala Islam, ala

Ahlussunnah wal Jama’ah, ala Nahdlatul Ulama (Fikrah Islamiyah, Fikrah Sunniyah, Fikrah Nahdliyah).

Sikap yang harus diambil oleh kalangan generasi ASWAJA adalah:

1. MENILAI MASA LALU, berarti: a) Mempertahankan nilai-nilai positif, hasil pemikiran atau ijtihad generasi yang lalu

(sahabat dan ulama mujtahidin), b) Memurnikannya dari pengaruh atau percampuran unsur-unsur khurafat, israiliyyat

dan nashraniyat, adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam.

2. MENGEMBANGKAN MASA KINI, berarti: a) Menerima hal-hal baru yang bermanfaat yang tidak bertentangan

dengan Islam, serta mengembangkannya ke arah yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam, b) Menolak dan

mencegah hal-hal baru yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan Islam.

3. MERINTIS MASA DEPAN, berarti: a) Menciptakan konsepsi dan inisiatif baru di bidang teknik perjuangan yang

tidak bertentangan dengan azas dan haluan perjuangan ISLAM ALA MADZHABI AHLUSSUNNAH WAL

JAMA’AH, b) Mendorong untuk berinisiatif dan berikhtiar untuk mengembangkan dan memenangkan azas dan

haluan perjuangan tersebut, c) Mengadakan usaha atau langkah preventif untuk menutup atau mempersempit jalan

berkembangnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan Islam.

Lima dalil perjuangan adalah patokan-patokan pikiran di dalam menanggapi soal perjuangan di bidang politik, ekonomi,

sosial, kebudayaan, dan lain-lain, penyusunan program perjuangan, pelaksanaan program perjuangan.

Tanggapan, sikap dan program Nahdlatul Ulama tentang masalah-masalah perjuangan didasarkan atas prinsip-prinsip,

patokan atau kaidah yang disebut “Lima Dalil Perjuangan”, yaitu: Jihad fi Sabilillah, ‘Izzul Islam wal Muslimin, At-

Tawassuth atau al-I’tidal atau at-Tawazun, Saddudz Dzari’ah, Amar Ma’ruf-Nahi Munkar.

Lima dalil hukum adalah patokan-patokan fikiran yang dipergunakan imam-imam Mujtahid di dalam berijtihad atau

beristinbath tentang masalah-masalah hukum agama Islam, terutama oleh Imam-imam madzhab Syafi’i, antara lain ; Segala

sesuatu dinilai menurut niatnya, Bahaya harus disingkirkan, Adat kebiasaan dikukuhkan, Sesuatu yang sudah yakin tidak

boleh dihilangkan oleh sesuatu yang masih diragukan, Kesukaran (ke-masyakkat-an) membuka kelonggaran.

Fikrah Nahdliyah yang disusun oleh KH. Achmad Siddiq menjadi lebih detail dan sistematis, lebih jelas dimana posisi NU

harus berada, meskipun akan banyak bersinggungan dengan kelompok-kelompok lain bahkan kalangan orang-orang NU

sendiri yang selama ini sudah banyak keluar dari rel NU.

Seperti diketahui, bahwa fakta kita hari ini adalah terjadinya arus perang pemikiran dan paradigma besar-besaran di

kalangan kaum muda NU, sebagian dari mereka ada yang mengusung mati-matian isu-isu demokrasi, pluralisme, gender.

Sebagian di antara mereka melakukan perlawanan-perlawanan naratif atau membuat pemikiran-pemikiran tandingan.

Bisa jadi arus perang pemikiran ini memang sengaja diciptakan atau menjadi skenario besar dalam mencairkan dan

meruntuhkan narasi-narasi yang dimiliki oleh NU. Bangunan dari narasi ini semuanya terpusat dari kitab kuning, sebuah

kitab yang menjadi panduan kalangan ulama NU baik dalam pengajaran, ta’lim-ta’lim di pesantren-pesantren, masjidmasjid,

madrasah-madrasah maupun majelis ta’lim, bahkan kitab kuning ini juga menjadi rujukan dalam pengambilan

hukum keagamaan di lingkungan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

Maka dengan melakukan reformasi isi kitab kuning, apalagi kitab-kitab yang sangat private menyangkut hubungan suamiistri

dan guru-murid, yaitu “kitab ‘Uqud al-Lujain” dan “kitab Ta’lim Muta’allim” yang keduanya merupakan kitab rujukan

di kalangan pesantren telah menimbulkan reaksi berbagai ulama NU. Jika sudah demikian, apakah NU diuntungkan

dengan cara seperti ini? Ataukah kehancuran sistematis sedang melanda NU? Kiranya Fikrah Nahdliyah ini layak untuk

direnungkan.

Sementara untuk Persoalan “Masalahah Ummah” sudah menjadi perhatian kalangan ulama-ulama Ahlussunnah wal

Jama’ah dari sebelum NU didirikan, hal ini sesuai dengan peran dan fungsi keberadaan ulama yang memang menjadi

tempat mengadu rakyat, mengayomi dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat sehari-hari, dari

mulai persoalan tata cara beribadah, menikah, mendoakan banyak rizki, menangani kelahiran, sunatan, aqeqahan, qurban,

menshalati, mengkafankan dan menguburkan orang meninggal sampai mentahlilkan orang yang sudah meninggal.

Konsepsi dasar “Maslahah Ummah” ini berangkat dari konsep penguatan, pengembangan, fasilitasi dan memperjuangkan

kepentingan umat baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, keadilan dan kesejahteraan. Jam’iyyah Nahdlatul Ulama

yang didirikan oleh kalangan ulama tentunya tidak bisa melepaskan diri dari fungsi ini, karena “Maslahah Ummah” ini

juga menjadi tujuan ditegakkannya syari’ah “Maqashid as-Syari’ah”.

Kemaslahatan sendiri adalah sebuah perintah yang mendorong kepada ajakan kebaikan (amar ma’ruf), kebajikan, dan

menghindari dampak buruk, dan negatif (nahi munkar). Salah satu ciri pemenuhan terhadap kemasalahan rakyat adalah

adanya pemenuhan tiga kebutuhan pokok; pemenuhan, sandang, pangan dan papan. Ketiga kebutuhan ini adalah

kebutuhan dasar setiap orang yang harus diperjuangkan, bahkan dalam perintah-perintah al-Qur’an maupun kisah-kisah

nabi dan para sahabat bahwa pemenuhan hak-hak dasar ini menjadi lebih utama didahulukan ketimbang berdakwah,

sebagaimana sabda Nabi : “Kada al-fakru an yakuna kufran”, (Kefakiran mendekatkan diri pada kekufuran). (HR. Abu Naim dari

Anas).

Selain tercukupinya tiga hal di atas tadi, indikator lain keberhasilan maslahah adalah apabila mampu memenuhi lima hak

dasar manusia, yaitu menjadi kebebasan beragama (hifzhu al-din), melindungi keselamatan jiwa (hifzhu al-nafs), menjaga

keamanan harta (hifzhu al-mal), menjaga kebebasan berfikir (hifzhu al-aqli), menjaga kelangsungan keturunan dan prestise

(hifzhu al-nasli wa al-ird). Untuk menjaga realisasi lima hak dasar ini, Islam mempunyai bany`k instrumen. Qishas

disyari’atkan untuk menjaga keselamatan jiwa, orang murtad dibunuh untuk menjaga agama, zina dihukum untuk

menjaga nasab, orang yang menuduh zina dihukum untuk menjaga sirik, pencuri dihukum untuk menjaga harta, dan

minum-minuman dihukum untuk menjaga akal. Dasar kaidah ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW: “Apa yang

dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka dalam pandangan Allah, hal itu juga baik.” (HR. Ahmad bin Hambal)

Aswaja dari Manhajul Fikr ke Manhajul Harakah

Untuk mensistematisir dan menyusun secara konsepsional dari fikroh ke harakah maka basis argumentasinya harus

melandaskan pada akar-akar historis Nahdlatul Ulama dengan menyusun secara lebih sistematis dan konsepsional

gagasan-gagasan baru yang bersifat kritis, dan kontektual, diantaranya adalah; bagaimana upaya menggerakkan Trilogi

NU yang pernal muncul dalam sejarah ke-NU-an; Nahdlatut Tujjar, Nahdlatul Wathon dan Taswirul afkar, menggerakkan

wawasan strategis ke-Aswaja-an; tradisi nusantara, Menggerakkan kaum mustadh’afin, Menggerakkan pribumisasi Islam

dan Menggerakkan semangat kebangsaan

Pertama, bahwa secara historis ASWAJA adalah sebuah “proses” yang lahir bukan terus “menjadi” tetapi terus

“berkembang” mengikuti dinamika zaman yang selalu berubah. ASWAJA secara historis kelahirannya terbagi dalam dua

fase; sebagai sebuah ajaran dan pemikiran yang sudah lahir dari masa Rasulullah SAW, hal ini dibuktikan dengan adanya

hadits nabi yang menyebut kata “Ahlussunnah wal Jama’ah” sebagai golongan umat yang akan selamat dari 72 golongan

yang akan masuk neraka. Tetapi secara pelembagaan, ASWAJA mulai hadir pada masa muculnya perpecahan aliranaliran

ilmu kalam yang berujung pada “munculnya perumusan ilmu-ilmu fiqih”.

Kedua, ASWAJA dalam lingkup dan tradisi NU menjadi sebuah konsep “pelembagaan ASWAJA” yang di dalamnya

menyangkut rumusan fiqih, akidah, dan rumusan tasawuf. Rumusan-rumusan ini lembentuk “rumusan pemikiran dan

gerakan”. Disebut pemikiran, karena NU dengan konsep ASWAJAnya mampu mengembangkan berbagai metodologi

hukum-hukum syari’ah yang sebelumnya tidak ada. Sementara disebut sebagai gerakan, karena ASWAJA selalu menjadi

ruh pergerakan para ulama, dari mulai membuat gerakan ekonomi, gerakan politik, gerakan kebudayaan, gerakan

keagamaan, gerakan pendidikan dan gerakan keba

Ketiga, dalam perjalanannya, ASWAJA Nahdlatul Ulama menjadi ruh dalam menuangkan gagasan-gagasan strategis,

yang kemudian gagasan-gagasan ini juga diakui diakomodir sebagai agenda pembangunan nasional, seperti; a) dengan

adanya gagasan kembali ke Khittah Nahdliyah 1926, NU berhasil membangun kemandirian organisasi, NU berhasil

menjaga stabilitas pembangunan, dan NU berhasil menjadi garda terdepan dalam menyebarkan Islam rahmatan lil ‘alamin

melalui gerakan Islam damai, dan Islam kebangsaan. Dengan konsep pribumisasi Islam, NU telah menghadirkan dirinya

menjadi kekuatan tradisional yang progressif, transformatif, kritis dan konstruktif. Dan pada akhirnya NU menjadi

pelopor bagi terbentuknya “Islam Indonesia” dan menjadikannya sebagai model bagi pengembangan Islam di negaranegara

muslim lainnya di dunia, b) dengan adanya gagasan strategis “Mabadi Khaira Ummah”, telah berimplikasi pada

adanya penataan kembali struktur organsiasi NU dari mulai tingkat ranting sampai pengurus besar, membagun kembali

pola komunikiasi antara NU dengan warganya dan membangun gerakan ekonomi kerakyatan, c) dengan adanya gagasan

“Fikroh Nahdliyah”, NU mensistematisir dirinya menjadi sebuah sistem yang meberikan kerangka metodologis dan

solusi-solusi yang konkrit dalam memecahkan kebekuan dan kejumudan umat, d) dan dengan adanya gagasan “Maslahah

Ummah”, NU berupaya menegaskan dirinya sebagai organisasi pemberdayaan umat dan perjuangan umat menuju umat

yang sejahtera dan pelopor bagi pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, beriman dan bertaqwa.

Keempat, dalam perkembanganya, ASWAJA harus mampu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan sendi-sendi

kebangsaan. Semuanya demi kemaslahatan, kemajuan bangsa dan kejayaan Islam. Dalam tataran ini ASWAJA harus

memiliki kemampuan untuk menyusun wawasan strategis ke-ASWAJA-an yang meliputi; bagaimana tradisi kenusantara-

an, bagaimana menggerakkan kaum mustadz’afin, bagaimana menggerakkan pribumisasi Islam, dan

bagaimana menggerakkan solidaritas kebangsaan.

Kelima, ASWAJA dituntut kemampuannya untuk merumuskan strategi-strategi konkrit, realistis dan visioner, dimana

dalam hal ini ASWAJA dapat menjadi panduan, pedoman dan pandangan masyarakat umum, seperti halnya

“Madilognya Tan Malaka yang mampu menyusun gerakan nasionalisme-kiri atau Das Kapitalnya Karl Marx yang

mampu menyusun pedoman gerakan komunis”.

Aswaja dalam Praksis Gerakan

Bagaimanakah membumikan ASWAJA dalam praksis gerakan?. Pertanyaan ini menjadi penting untuk di jawab, agar

ASWAJA selalu menjadi landasan dan pedoman dalam praksis kehidupan sehari-hari. Ahlussunnah wal Jama’ah

(ASWAJA) sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab awal, bukan hanya sebagai konsep teologi, melainkan juga

sebagai konsep berpikir dan bergerak. Oleh karena itu, harus ada hubungan sinergis antara ajaran, landasan, sikap, pola

pikiran dan tindakan sehingga manjadi satu kesatuan yang integral sebagai wujud dari pembuman ASWAJA. Dalam

membumikan ASWAJA, terdapat enam (6) pola pengembangan; landasan keagamaan, konsepsi dasar, orientasi, pola

ukhuwah, panduan berpikir, dan panduan bergerak

I. Landasan keagamaan

Ø Berpedoman pada al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas

Ø Memantapkan ‘Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah.

Ø Mengembangkan kontektualisasi dan aktualisasi fiqh

Ø Menggerakkan fungsi-fungsi ushul fiqh

II. Konsepsi dasar

Ø Apresiasi terhadap tradisi-tradisi lokal

Ø Menggelorakan semangat kebangsaan

III. Orientasi

Ø Melakukan penilaian-penilaian masa lalu

Mempertahankan nilai-nilai positif masa lalu dan memurnikannya dari pengaruh dan pencampuran unsur-unsur

khurafat, israiliyyat, dan nashraniyat, adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam

Ø Mengembangkan masa kini

Menerima hal-hal baru yang bermanfaat dan sesuai dengan islam dan mengembangkannya sesuai dengan Islam

dan menolak hal-hal baru yang tidak sesuai dengan islam atau membahayakan Islam

Ø Merintis masa depan

Menciptakan konsepsi-konsepsi baru yang sesuai Islam, mendorong inisiatif-inisiatif dan ikhtiar dan

mengembangkan azas dan haluan perjuangan tersebut, mengadakan usaha dan langkah preventif terhadap

sesuatu yang bertentangan dengan Islam

IV. Pola Ukhuwah

Ø Mengembangkan pola ukhuwah Islamiyah (ke-Islama-an)

Ø Mengembangkan pola ukhuwah Basyariyah (ke-manusia-an)

Ø Mengembangkan pola ukhuwah wathoniyah (ke-bangsa-an)

Ø Mengembangkan pola ukhuwah nahdliyah (ke-NU-an)

V. Panduan Berpikir

Ø Mengembangkan pola pikir Tawassuthiyah (pola pikir moderat dengan tetap mengedepankan keseimbangan dan

keadilan)

Ø Mengembangkan pola pikir Tasamuhiyah (pola pikir toleran)

Ø Mengembangkan pola pikir Ishlahiyah (pola pikir reformatif)

Ø Mengembangkan pola pikir Tathowwuriyah (pola pikir dinamis)

Ø Mengembangkan pola pikir manhajiyyah (pola pikir metodologis)

VI. Panduan bergerak

Ø Mengembangkan aspek-aspek Maslahah

Melakukan advokasi kebijakan, meminimalisir bahaya, menghindari kerusakan, melakukan gerakan preventif,

menjadi kader pelopor, mewujudkan multi effect maslahat

Ø Melakukan pembelaan terhadap kaum Mustadh’afin

Melakukan pembelaan terhadap kelompok/ perorangan yang dilemahkan dan ditindas secara struktur sosialbudaya,

ekonomi dan politik serta memberdayakan, memperkuat dan mengembangkan sepuluh kelompok; faqir,

miskin, ‘amil, mu’allaf qulubuhum, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil, sa’il dan mahrum, dan yatim

* Sekretaris Jenderal PP IKDAR. Penulis buku “ASWAJA ; Manhajul Harakah” dan juga penulis buku “Menggerakkan

Nahdlatut Tujjar”. Keduanya di terbitkan oleh Perhimpunan Masyarakat Pesantren Indonesia (PMPI) tahun 2008.